Tag Archives: jokowi

Jakarta, Channelsatu.com–PDIP menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang saat ini tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Artinya PDIP menjadi satu-satunya yang terlepas dari lingkaran kekuasaan di Pilkada Jakarta 2024.

Melihat fenomena terenggutnya sejumlah parpol di mulut pengasa, PDIP menjadi parpol yang sekarang masih bertahan dengan sikapnya. Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, ada pihak yang berencana mengambil partainya. Sehingga dia kembali maju menjadi Ketua Umum.

Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Efriza melihat, komunikasi yang dilakukan oleh Megawati hanya ingin menguatkan soliditas PDIP. Sebab, ia memang harus merespons pertanyaan dan ketegasan di internalnya.

Sayangnya, hal itu malah membuat Megawati mengkomunikasi untuk dirinya tetap memilih bertahan sebagai ketua umum. Semestinya, dia menilai, Megawati mencoba untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di PDIP.

“Diyakini Megawati hanya ingin menunjukkan dirinya masih menguat sebagai simbol persatuan dan kesatuan partai, sayangnya kesempatan untuk terbukanya pemimpin baru malah tidak hadir di PDIP,” kata Efriza, Rabu (21/8/2024).

Pernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.

Kader PDIP Kecewa dengan Sikap Jokowi

Dia menjelaskan, seluruh kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sudah kecewa dengan sikap politik Jokowi.

“Jika dicermati Jokowi sulit mau mengambil alih PDIP sebab ia sudah menjadi musuh bersama dari seluruh kader PDIP yang telah kecewa terhadap kiprah politik Jokowi sebagai presiden malah mengabaikan partainya PDIP dengan obsesi dirinya mengajukan Gibran untuk melanjutkan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Jika dicermati, kata Efriza, pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang keinginan Jokowi mengambil alih PDIP sekadar komunikasi politik berupa suara sumbang saja.

“Hasto hanya ingin terus menunjukkan PDIP sebagai oposisi pemerintahan baik Jokowi dan Prabowo ke depannya. Hasto layaknya sosok pembenci Jokowi semata,” tegasnya.

Sedangkan, hal menarik adalah komentar dari Puan Maharani yang ingin menunjukkan dirinya lebih mencoba membangun adab berdemokrasi.

Menurut Efriza, cara Puan lebih ingin saling menghormati dan tidak sekadar menyampaikan komunikasi yang belum tentu jelas kebenarannya.

“Puan malah menjaga keutuhan partai, menjaga partai dari memperoleh sentimen negatif publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, secara terbuka Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan sosok yang disebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hendak ambil alih PDIP. Sosok tersebut adalah diduga Presiden Jokowi.

“Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi, karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi, yang menyatakan keinginan dari Pak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan,” kata Hasto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024). (Fjr)

Jakarta, Channelsatu.com-Kepala daerah hasil dari Pilkada 2024 bakal dilantik pada Februari 2025. Hal ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan mengenai jadwal pelantikan gubernur yang akan dilantik pada 7 Februari 2025, sedangkan pelantikan Bupati pada 10 Febuari 2025

Aturan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Februari 2025.

“Pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Februari 2025.,” bunyi Perpres tersebut.

Berikut bunyi Pasalnya: Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A pada BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A (1) Pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Februari 2025.

(2) Pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 10 Februari 2025.

Jadwal pelantikan gubernur, bupati serta walikota dan dapat dilaksanakan melewati jadwal yang telah ditetapkan dengan pertimbangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi; putaran kedua untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta I Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan/atau keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pelantikan.

“Ketentuan dalam Peraturan Presiden ini berlaku juga bagi daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri,” bunyi aturan tersebut. (Fjr)

Jakarta, Channelsatu.com–Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pembukaan Forum Parlemen RI-Pasifik, Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 pada Kamis (25/7/2024) mengapresiasi kemitraan parlemen Indonesia dan Pasifik. Ia menilai IPPP merupakan sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat kemitraan di kawasan.

“Kemitraan ini sangat penting untuk semakin dieratkan, apalagi saat ini kita menghadapi tantangan-tantangan besar baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar, ancaman perubahan iklim dan berbagai krisis,” jelas Jokowi.

“Kerja sama parlemen dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi best practice dalam mencari solusi bersama karena parlemen adalah jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik,” sambungnya.

Senada dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, Jokowi pun menyoroti persoalan perubahan iklim yang menjadi ancaman besar bagi kawasan Pasifik sehingga diperlukan advokasi parlemen dengan adaptasi kebijakan serta peningkatan kerja sama infrastruktur dan lingkungan.

Jokowi juga menekankan mengenai isu ekonomi biru di mana hal itu menjadi potensi besar kawasan Pasifik mengingat wilayahnya yang dikelilingi perairan. Ia menilai dorongan parlemen untuk peningkatan konektivitas kawasan serta kolaborasi penegakan hukum dan konservasi sumber daya laut dangat dibutuhkan. Isu ketiga yang disoroti Jokowi adalah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Melalui pendidikan dam pelatihan yang dilakukan secara inklusif, termasuk bagi perempuan dan pemuda untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Hal ini butuh penyusunan regulasi dari parlemen untuk mendorong kerja sama people to people, berbagi knowledge sharing, experience sharing yang mencakup semua lapisan masyarakat,” urainya.

Melalui kemitraan IPPP, Jokowi mengajak untuk memperkuat semangat persaudaraan, rasa saling percaya, serta sikap saling menghormati antar Indonesia dan negara-negara Pasifik. “Termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Dengan kolaborasi yang kuat saya percaya kita dapat mencapi stabilitas dan kemakmuran di kawasan,” tukas Jokowi.

Secara seremoni, pembukaan Sidang ke-2 IPPP ditandai dengan pemukulan tifa oleh Puan, Presiden Jokowi, dan Presiden Forum Parlemen Kepulauan Pasifik saat ini, Lord Fatafehi Fakafanua yang juga merupakan Ketua Parlemen Tonga.

Pembukaan Sidang ke-2 IPPP pun dimeriahkan dengan penampilan tari-tari tradisional. Dalam acara ini juga turut ditampikan sebuah video tentang visi tercapainya kemakmuran dan persatuan di Pasifik. Video itu menampilkan keindahan alam Indonesia. (Msr)

Jakarta, Channelsatu.com-Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi membuka perhelatan Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Acara ini merupakan kali kedua bagi DPR RI menyelenggarakan sidang forum parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara di kawasan Pasifik.

Opening Ceremony Sidang Umum ke-2 IPPP digelar di Fairmont Hotel, Jakarta, Kamis (25/7/2024). Pembukaan sidang forum parlemen Indonesia-Pasifik itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Turut hadir pula Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Kedatangan Presiden Jokowi ke lokasi acara disambut langsung oleh Puan. Jokowi hadir didampingi oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Menseskab Pramono Anung, dan Wamenlu Pahala Nugraha Mansury. Puan pun tampak duduk bersebelahan dengan Presiden Jokowi saat acara berlangsung.

“Saya ingin mengawali sambutan ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para Pimpinan dan Anggota Parlemen dari negara-negara Pasifik, pada pertemuan  IPPP kedua. Selamat datang di Jakarta, Indonesia,” kata Puan.

Adapun delegasi parlemen Pasifik yang hadir di Sidang ke-2 IPPP ini adalah dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji. Sementara untuk parlemen negara Vanuatu, Nauru, Palau, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru belum bisa menghadiri undangan.

Puan kemudian menyinggung mengenai IPPP yang diinisiasi oleh DPR RI di mana pertemuan antara parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik pertama kali digelar pada tahun 2018. “Sejak saat itu, semangat untuk memperkuat kemitraan Parlemen antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik tetap terjaga dan bahkan tumbuh semakin kuat,” ujarnya.

“Pada hari ini, kuatnya semangat persaudaraan kita ditunjukkan dengan tingkat kehadiran para Pimpinan Parlemen pada pertemuan ini,” sambung Puan.

Dari delegasi yang hadir pada Sidang ke-2 IPPP, 8 di antaranya adalah merupakan ketua parlemen. Sementara sisanya adalah wakil pimpinan dan anggota parlemen, hingga senator. Puan mengatakan, hubungan antara negara-negara Pasifik dan Indonesia adalah hubungan yang komprehensif.

“Tidak saja kita memiliki hubungan antar Pemerintah yang solid, namun kita juga memiliki hubungan antar Parlemen yang kokoh. Bahkan kita pada hari ini dapat mengadakan pertemuan di antara para Ketua Parlemen negara-negara Pasifik dengan Indonesia,” ucapnya.

Puan pun menyebut, Indonesia dengan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan sebagai sesama negara kepulauan yang dikelilingi perairan dan lautan. Selain itu, Indonesia dan negara-negara Pasifik juga disebut memiliki kesamaan nilai. “Negara kita menjunjung nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia, dan menjalankan good governance,” tegas Puan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik dinilai menghadapi tantangan yang sama seperti ancaman perubahan iklim, terjadinya bencana, dan tantangan dalam pengelolaan laut serta perairan. Kesamaan tersebut, kata Puan, dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang dengan fokus bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

“Dalam hal ini, pondasi dari kokohnya hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik adalah hubungan yang berdasar prinsip kesetaraan, saling menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori, serta hidup berdampingan secara damai,” paparnya.

Puan menegaskan, semua negara yang terlibat dalam IPPP ini memiliki tempat yang sama dan dapat berdiri sama tinggi, serta sama-sama mematuhi hukum internasional dan piagam PBB.

“Sebagai satu keluarga besar di Pasifik, kita harus bekerja sama dalam membangun saling kepercayaan (trust), dan saling pengertian (mutual understanding) demi menciptakan perdamaian, dan stabilitas di kawasan,” jelas Puan.

Hal tersebut dinilai perlu dilakukan di tengah meningkatnya persaingan antara kekuatan-kekuatan besar (major powers) di kawasan. Menurut Puan, anggota IPPP harus berhati-hati agar kawasan Pasifik tidak menjadi arena persaingan negara-negara besar dan agar tidak terjebak dalam persaingan tersebut.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga menggarisbawahi tentang pertemuan kedua IPPP yang berlangsung di tengah berbagai tantangan yang dihadapi kawasan Pasifik. Puan merinci tantangan itu seperti ketegangan geopolitik, ancaman konflik, polarisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, dan dampak pemanasan global.

“Sebagai sesama negara di kawasan, Indonesia memahami adanya sense of urgency untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Kunci untuk menghadapi tantangan itu adalah ‘kerja sama dan aksi bersama secara terkoordinasi’ diantara kita semua melalui diplomasi,” ungkapnya.

“Hal ini dapat dilakukan jika Parlemen ikut mempromosikan kebiasaan berdialog (habit of dialogue) melalui diplomasi Parlemen, dan bukannya melakukan kebijakan unilateral,” imbuh Puan.

Puan pun berharap kerja sama antar Parlemen dalam IPPP dapat bersinergi dan ‘memperkuat’ kerja sama antar Pemerintah guna mempromosikan hubungan bersahabat antara negara-negara Pasifik dengan Indonesia.

“Lebih jauh, IPPP juga dapat melengkapi arsitektur regional (regional architecture) kerja sama di Pasifik, yang mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusif,” terang Ketua Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 tersebut.

Dalam era multipolar di abad 21, Puan menilai diplomasi harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk Parlemen. Sebab permasalahan global perlu diselesaikan bersama, dan tidak cukup diselesaikan oleh Pemerintah saja.

“Karenanya, Parlemen harus berkontribusi aktif membantu penyelesaian berbagai tantangan regional yang kita hadapi. Sebagai wakil rakyat, kerja sama antar Parlemen ini juga dapat menjadi jembatan hubungan antar masyarakat atau people-to-peope contact,” urai Puan.

“Pemerintah dan Parlemen dapat berganti. Namun jika hubungan antar masyarakat telah berkembang erat, maka kerja sama antar negara dapat terus solid,” lanjutnya.

Dalam konteks IPPP, DPR RI disebut siap untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dengan Parlemen negara-negara Pasifik. Khususnya, kata Puan, terkait fungsi parlemen yaitu dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan.
“DPR RI juga siap membantu pengembangan ekonomi biru, konektivitas di kawasan Pasifik, dan mengatasi dampak perubahan iklim,” sebut Puan.

Di sisi lain, Cucu Bung Karno ini pun mendorong pemberdayaan perempuan guna pembangunan inklusif di Pasifik. Menurut Puan kesetaraan gender penting untuk selalu menjadi perhatian. “Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik, dan untuk memegang jabatan publik,” tambahnya.

Pertemuan IPPP ini pun dinilai relevan dalam memperkuat kerja sama antar Parlemen di antara negara di Pasifik dan Indonesia.

Sidang ke-2 IPPP sendiri mengambil tema ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’. Tema ini diambil dengan harapan agar Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil sebab tanpa perdamaian pembangunan yang inklusif serta pengembangan konektivitas tidak dapat dilakukan.

Parlemen juga diingatkan untuk ikut membangun budaya damai (culture of peace) dan menolak cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Puan menyatakan, hal tersebut sangat relevan di saat terjadi perang dan konflik di berbagai penjuru dunia.

“Diplomasi Parlemen harus dapat mendorong agar negara-negara di Pasifik memprioritaskan kerja sama dan bukannya tindakan unilateral, kolaborasi dan bukannya konflik, serta hubungan saling menguntungkan dan bukannya zero-sum-approach,” ucapnya.

Puan menekankan, kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera tentunya juga akan berkontibusi positif pada perdamaian dan kesejahteraan pada tingkat global. Ia meyakini, pertemuan IPPP ini dapat menghasilkan langkah nyata yang dapat berguna bagi rakyat yang diwakili masing-masing parlemen.

“Marilah kita bekerja sama untuk memajukan hubungan negara-negara Pasifik dengan Indonesia. Dan marilah kita menciptakan kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera,” kata Puan. (Msr)

Jakarta, channelsatu.com: Presiden RI, Joko Widodo meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kantor BKPM, Senin (26/1). Pada sambutannya Presiden RI mengapresiasi 22 Kementerian yang telah mendelegasikan wewenang penerbitan perizinan kepada Kepala BKPM dengan menugaskan pejabatnya pada PTSP Pusat di BKPM. Read More »

Jakarta, channelsatu.com: Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/1). Read More »

Kalimantan Barat, channelsatu.com: Presiden Joko Widodo menyatakan persoalan kebakaran hutan dan lahan sangat mudah diatasi jika semua pihak mempunyai niat yang kuat. Masalah kebakaran ini bukan sesuatu yang ruwet untuk diselesaikan, “Ini soal mau atau tidak mau”,  tegasnya saat memberikan arahan pada briefing pengendalian kebakaran hutan dan lahan di markas Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Pontianak di Rasau Jaya Km 26, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa (20/1/2014). Read More »

Jakarta, channelsatu.com: Presiden Jokowi, Minggu (26/10/2014) kemarin, mengumumkan resmi nama-nama 34 Menteri yang masuk dalam jajaran Kabinet Kerja untuk masa priode 2014-2019 di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta. Read More »