Jakarta, Channelsatu.com – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam jajaran finalis tokoh dunia terkorup 2024. Penilaian ini dilakukan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Munculnya penilaian OCCRP ini dibantah langsung oleh Jokowi. Menurut Jokowi, munculnya hasil dari OCCRP merupakan framing jahat.
“Saya tegaskan, tidak ada satu pun tindakan saya yang melibatkan praktik seperti yang dituduhkan. Saya minta mereka menunjukkan bukti konkret jika memang ada,” ujar Jokowi seperti dikutip dari pernyataan Jokowi beberapa hari lalu, Sabtu (4/1/2025).
Bantahan Jokowi ini kemudian diikuti oleh pendukung setianya, termasuk para buzzer di media sosial (medsos), terhadap tudingan koruptif yang diarahkan padanya.
Baca juga: Tajam! Aktivis Pemilu Sebut Akar Masalah Pilkada Ada Pada Aktor Politik
Kolumnis dan akademisi, M Isa Ansori menilai, adanya argumen pembelaan tersebut semakin menunjukkan pola yang sudah kerap disaksikan. Ketika terpojok, strategi yang digunakan adalah meminta bukti, mengaburkan kredibilitas pihak yang mengungkapkan fakta, atau bermain kata-kata untuk mengalihkan perhatian.
“Namun, patut dipertanyakan, apakah ini sekadar pembelaan wajar atau bentuk manipulasi canggih demi menjaga citra?” ucap Isa.
Bagaimana Mungkin Ada Maling Mengaku?
Satu hal yang tak terbantahkan menurutnya, bagaimana mungkin ada maling yang mengaku? Jika ada, tentu itu pengecualian yang sangat langka. Sebaliknya, mereka yang terbukti bersalah biasanya justru mencoba mengaburkan jejak dengan menyerang balik. Istilah “teriak maling” bukan sekadar pepatah usang, tetapi cerminan dari taktik klasik dalam mempertahankan kekuasaan.
“Lalu, siapa yang meragukan kredibilitas Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)? Sebagai lembaga jurnalisme investigatif internasional, OCCRP dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam mengungkap kasus-kasus besar, mulai dari skandal Panama Papers hingga korupsi tingkat tinggi di berbagai negara,” ucapnya.
“Tidak seperti buzzer atau politisi yang terikat oleh kepentingan tertentu, OCCRP berdiri di atas prinsip jurnalisme yang mencari kebenaran tanpa kompromi. Apakah masuk akal jika lembaga sebesar ini memiliki agenda khusus untuk menyerang seorang Jokowi? Terlebih, mereka tidak memiliki keuntungan langsung dari laporan yang dirilis,” tambahnya.
Baca juga: Jokowi Dipecat PDIP Dinilai Karma Politik
Sebaliknya menurut Isa, kepentingan mereka adalah melawan penguasa korup dan mengawal demokrasi di negara-negara yang dirusak oleh oligarki dan kleptokrasi. OCCRP bergerak berdasarkan data dan fakta, yang tentu saja melalui proses verifikasi yang ketat.
“Narasi yang dilontarkan Jokowi dan para pendukungnya untuk mendiskreditkan OCCRP, dengan menggiring opini bahwa lembaga ini memiliki motif tersembunyi, justru menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Bukankah ini upaya untuk menghindari transparansi dan akuntabilitas?” ungkapnya.
Buzzer Jokowi
Menurut Isa, bantahan para buzzer Jokowi hanya semakin mempertegas bagaimana mereka mengakui adanya perilaku koruptif Jokowi. Tidak mampu membuat data bantahan kecuali hanya mengaburkan temuan dan mendiskreditkan OCCRP. Strategi semacam ini bukan hanya tidak meyakinkan, tetapi juga menunjukkan bahwa pembelaan mereka sepenuhnya lemah dan tidak berbasis fakta.
“Masyarakat Indonesia, sebagai pemilik sah kedaulatan negara, memiliki hak untuk mengetahui kebenaran. Ketika seorang pemimpin dituding melakukan tindakan koruptif, maka beban pembuktian tidak hanya pada pihak yang menuduh, tetapi juga pada pemimpin tersebut untuk membuktikan dirinya bersih. Transparansi dan keterbukaan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik,” tuturnya.
“Jika Jokowi merasa tudingan ini tidak berdasar, mengapa tidak membuka seluruh data yang relevan untuk membantah tuduhan tersebut? Bukankah seorang pemimpin yang jujur tidak akan gentar menghadapi kritik, apalagi dari lembaga internasional yang kredibilitasnya tidak diragukan? Atau, apakah lebih nyaman berlindung di balik narasi patriotisme palsu, dengan menuduh pihak asing sebagai dalang segala keburukan?” tegasnya.
Pertanyaan mendasar kata Isa, yang harus direnungkan adalah siapa yang lebih dipercaya? Apakah seorang pemimpin yang kerap menghindar dan menyerang balik saat dikritik, atau lembaga jurnalisme internasional yang bekerja berdasarkan fakta dan data? Keputusan ada di tangan rakyat, tetapi sejarah menunjukkan bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, meski butuh waktu panjang.
“Kita hanya perlu memastikan, ketika kebenaran itu tiba, kita berada di pihak yang tepat. Buat Pak Prabowo, kami akan terus berusaha menguatkan tekad bapak untuk memberantas korupsi, maka kami rakyat berharap, buktikan komitmen bapak memberantas korupsi dari mereka yang ada di sekeliling bapak. Janganlah hukum tumpul ke kawan, tajam ke lawan,” tutupnya.
Sebelumnya, mantan Presiden Jokowi menjadi finalis tokoh dunia terkorup versi OCCRP bersama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina, dan pebisnis India Gautam Adani.
Dikutip dari situs resmi OCCRP, Selasa (31/12/2024), pemenang dari OCCRP’s 2024 Corrupt Person of the Year adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad. Assad kini lari ke Rusia setelah kelompok oposisi merebut Damaskus. Sementara OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu-isu soal korupsi dan kejahatan terorganisasi. (Fjr)
