Jakarta, Channelsatu.com – Aktivis Pemilu, Titi Anggraini menegaskan, akar masalah yang terjadi selama ini baik di Pemilu maupun di Pilkada adalah aktor politik. Pandangan ini disampaikan Titi, merespons wacana evaluasi pelaksanaan Pilkada karena tingginya biaya politik.
“Betul bahwa Pilkada harus dievaluasi khususnya soal efektivitas dan efisiensi anggaran. Supaya pajak rakyat yang dipakai membiayai Pemilu digunakan dengan benar,” kata Titi, dikutip Channelsatu di akun X @titianggraini, Senin (16/12/2024).
“Namun, memakai alasan efisiensi sebagai satu-satunya argumen di tengah bagi-bagi kue kekuasaan yang masif serta penambahan jumlah menteri dan wakil menteri secara fantastis, sungguh anomali,” tambahnya.
Titi menjelaskan, negara jadi sangat pelit dalam melayani hak politik rakyatnya. Tapi, begitu royal dan jor-joran untuk mengakomodir kepentingan para elite.
“Bahkan ada menteri baru yang minta anggaran 20T untuk menambah pegawai dan sosialisasi HAM. Sedangkan Pilkada se-Indonesia dengan jumlah pemilih 203 juta lebih anggarannya Rp37T,” tegasnya.
Baca juga: Golkar Apresiasi Respons Prabowo Dukung Kaji Ulang Sistem Demokrasi Indonesia
Karena itu, Anggota Dewan Pembina Perludem mengkritisi apakah betul pemilihan di DPRD tidak mahal dan tidak jorok?
“Seingat saya dulu sebelum beralih ke pemilihan langsung oleh rakyat, keluhan pemilihan di DPRD adalah juga soal mahalnya harga per kursi dan joroknya permainan dalam proses pemilihannya,” tegasnya.
“Jadi mau benahi simpton/gejalanya saja atau mau selesaikan sampai ke akar masalahnya? Akar masalahnya ada di mana? Perilaku koruptif oleh aktor politik,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mendukung untuk kaji ulang serta mengubah sistem demokrasi Indonesia yang sudah sejak lama disuarakan Partai Golkar. Pandangan Prabowo ini mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo.
Bamsoet akui aspirasi ini yang sudah sejak lama disuarakan Partai Golkar sejak dirinya menjadi Ketua DPR RI hingga Ketua MPR RI.
Sistem demokrasi dengan pemilihan langsung yang telah diterapkan sejak Pemilu dan Pilkada 2009 hingga Pemilu 2024, telah mendorong praktik demokrasi NPWP (nomor piri wani piro) yang bersifat transaksional dalam masyarakat.
Fenomena ini tidak hanya menggerogoti idealisme politik, tetapi juga menciptakan lingkungan dimana aspirasi rakyat hanya didasarkan dengan nilai nominal serta menghasilkan politik berbiaya tinggi (money politic) di semua tingkatan.
Pandangan ini disampaikan Bamsoet usai menghadiri Puncak Perayaan HUT Partai Golkar ke-60 Tahun, di Sentul Bogor, Kamis 12 Desember 2024 malam.
“Ketika menjabat sebagai Ketua DPR maupun Ketua MPR periode lalu, saya sudah sering mengajak berbagai kalangan untuk mengkaji ulang sistem demokrasi langsung di Indonesia, apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya. Malam ini Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di hadapan Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut. Dan, ternyata Presiden Prabowo sependapat dan menyampaikan dukungannya secara terbuka atas usulan Partai Golkar untuk perlunya perbaikan sistem demokrasi Indonesia,” ujar Bamsoet.
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 yang juga mantan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, dari Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024, politik transaksional semakin marak. Banyak calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah yang tidak ragu untuk menawarkan uang tunai kepada pemilih agar dipilih.
Masyarakat pun tanpa sungkan meminta imbalan finansial sebagai balasan atas suara yang diberikan. Istilah “nomer piro wani piro” (NPWP) menjadi biasa di kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa pemilih lebih memprioritaskan keuntungan finansial daripada kualitas dan kapabilitas caleg.
“Makna demokrasi telah bergeser jauh, dari demokrasi substansial menjadi demokrasi prosedural,” tutupnya. (Fjr)
