Jakarta, Channelsatu.com – Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan daerah untuk mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Penegasan itu muncul dalam Rapat Koordinasi Percepatan Data Kesiapan Sekolah Rakyat di Fave Hotel PGC Cililitan, Jakarta, yang dihadiri sejumlah kementerian, lembaga teknis, serta perwakilan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam keberlanjutan program.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Kementerian PUPR, Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, perwakilan Kemendikdasmen, Kementerian Agama, serta perwakilan pemerintah daerah membahas percepatan data kesiapan mencakup bangunan, rekrutmen peserta didik, dan penguatan tenaga pengajar. Kesiapan daerah disebut menjadi faktor penentu agar Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dan menjangkau masyarakat miskin secara langsung.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari target penurunan kemiskinan dalam RPJMN 2025–2029. Ia menyebut bahwa akses pendidikan yang terjangkau, pemberdayaan sosial ekonomi, dan peningkatan kualitas SDM di wilayah miskin harus bergerak serempak agar kebijakan ini tidak hanya menjadi program, tetapi juga solusi menyeluruh. Menurutnya, sinkronisasi pusat dan daerah menjadi fondasi keberhasilan program.
Sekjen Kemensos menambahkan bahwa masalah pendidikan dan kemiskinan saling terkait dan menciptakan lingkaran ketimpangan yang sulit diputus. Data menunjukkan 64,46 persen anak dari keluarga miskin berpotensi tetap miskin di masa depan akibat rendahnya akses pendidikan berkualitas. Kondisi itulah yang ingin dihentikan melalui Sekolah Rakyat, yang mengusung konsep pendidikan berbasis komunitas untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan keterbatasan layanan.
Pemerintah daerah mendapat sejumlah penugasan prioritas. Mereka diminta mengoordinasikan penetapan peserta didik lintas kabupaten/kota, memperbarui DTSEN secara berkala, serta melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat miskin tentang pentingnya pendidikan sebagai pintu keluar dari kemiskinan. Selain itu, daerah juga harus menyiapkan distribusi peserta didik dari sekolah rintisan menuju Sekolah Rakyat Permanen mulai tahun 2026.
Tahapan berikutnya menuntut daerah mempersiapkan peserta didik baru tahun 2026 serta segera mengajukan usulan lahan dan kelengkapan persyaratan bagi daerah yang belum memiliki sekolah rakyat. Pemerintah pusat menekankan bahwa percepatan pengusulan ini krusial agar pembangunan sarana dapat mulai diproses pada 2026 sesuai kerangka penganggaran nasional.
Sinergi lintas kementerian juga terus ditingkatkan untuk memastikan dukungan infrastruktur, penyediaan tenaga pengajar, hingga penguatan model pendidikan yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat miskin. Pemerintah ingin memastikan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi juga pusat pemberdayaan yang mampu memberikan akses belajar bermutu, ramah anak, dan relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal.
Melalui penguatan kelembagaan, integrasi data, dan komitmen kolaboratif pusat-daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen nyata pemutus rantai kemiskinan dan menciptakan masa depan pendidikan yang lebih merata. Program ini juga ditargetkan menjadi landasan kuat bagi pencapaian pembangunan inklusif, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak. Dengan pendekatan kolaboratif, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat menjadi katalis perubahan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. ich
