Kota Bekasi, Channelsatu.com – Pemerintah Kota Bekasi mulai melakukan penataan infrastruktur di kawasan Stasiun Bekasi sebagai langkah strategis untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang selama ini kerap terjadi, khususnya di sekitar Jalan Juanda. Salah satu fokus utama penataan tersebut adalah pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki sekaligus memperlancar arus kendaraan.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan, JPO yang dibangun di kawasan Jalan Juanda tersebut dilengkapi dengan fasilitas lift dan tangga, sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Keberadaan JPO diharapkan mampu mengurangi kebiasaan menyeberang langsung di badan jalan yang selama ini menjadi salah satu pemicu kemacetan.
Menurut Tri Adhianto, pembangunan JPO tidak hanya berorientasi pada keselamatan, tetapi juga pada efisiensi mobilitas kawasan Stasiun Bekasi yang menjadi simpul pergerakan warga setiap harinya. Ia menargetkan proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan dan langsung terhubung dengan area stasiun untuk memudahkan mobilitas penumpang.
Selain pembangunan JPO, penataan kawasan Stasiun Bekasi juga difokuskan pada pembenahan infrastruktur pendukung dan penertiban aktivitas di sekitar stasiun. Pemerintah Kota Bekasi telah menertibkan pedagang kaki lima yang sebelumnya beraktivitas di area tersebut, sementara pelaku usaha yang memiliki tempat resmi tetap dapat beroperasi dengan pengaturan yang lebih tertib dan teratur.
Tri Adhianto menegaskan bahwa langkah penertiban tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan stasiun yang lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Penataan ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi ruang publik sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas di sekitar Jalan Juanda dan akses menuju Stasiun Bekasi.
Dalam kesempatan yang sama, Tri Adhianto juga menjelaskan pembagian kewenangan pengelolaan jalan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bekasi. Untuk ruas jalan nasional dan provinsi yang mengalami kerusakan, pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi agar perbaikan dapat segera dilakukan.
Sementara itu, untuk jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi, salah satunya Jalan Cipendawa, telah disiapkan anggaran sekitar Rp2 hingga Rp3 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pekerjaan overlay lanjutan guna meningkatkan kualitas jalan dan kenyamanan pengguna.
Tri Adhianto menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan terus diperkuat agar setiap program pembangunan berjalan optimal. Ia optimistis rangkaian penataan infrastruktur di kawasan Stasiun Bekasi dapat dirampungkan dalam waktu tiga bulan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat. ich
