Jakarta, Channelsatu.com – Isu penyalahgunaan dana atlet disabilitas semakin terang setelah laporan mengenai pemotongan dana pembinaan di NPCI daerah, khususnya Bekasi, mencuat ke publik. Anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta, menjadi salah satu sosok yang paling lantang mengkritisi lemahnya tata kelola dana publik di sektor olahraga difabel. Dalam rapat bersama Menpora Erick Thohir, ia mengungkap adanya 22 atlet yang tidak menerima gaji, uang makan, bahkan mengalami tekanan ketika meminta hak mereka. “Ini sudah masuk ranah pelanggaran moral dan kekuasaan. Tidak boleh ada pembiaran,” tegasnya.
Situasi ini memicu kecaman luas, mengingat atlet disabilitas selama ini berjuang dalam keterbatasan fasilitas dan pendanaan. Laporan mengenai dugaan penyelewengan dana pembinaan memperlihatkan adanya masalah serius dalam pengawasan anggaran daerah. Sistem yang seharusnya memfasilitasi atlet justru dinilai membuka celah bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan posisi mereka secara tidak etis.
Verrell, yang sebelumnya menerima langsung curahan hati para atlet NPCI Bekasi, menyebut bahwa persoalan ini bukanlah kejadian tunggal. Ia menilai pola perlakuan tidak adil terhadap atlet difabel sudah terjadi bertahun-tahun dan cenderung berulang. Para atlet mengeluhkan gaji yang tak kunjung dibayar, ketidakjelasan jabatan, hingga dugaan pemecatan tanpa dasar yang kuat. “Ini bukan sekadar keluhan, ini alarm keras bagi negara,” ujarnya.
Selain memperjuangkan kasus NPCI Bekasi, Verrell juga menangani audiensi seorang atlet kickboxing nasional, Andi Jerni, yang mengadukan minimnya perhatian terhadap cabang olahraga non-olimpiade. Hal ini semakin menguatkan pandangan bahwa ketimpangan perhatian pemerintah terhadap dunia olahraga masih besar. Menurut Verrell, negara wajib memberikan perlindungan setara di semua cabang, terutama yang tidak mendapat sorotan publik.
Keterlibatan Verrell tidak berhenti di gedung DPR. Saat mengikuti Fun Paralympic Karawang, ia mencoba langsung olahraga voli duduk dan tenis meja bersama atlet difabel. Pengalaman tersebut membuatnya semakin memahami betapa besar pengorbanan dan kerja keras yang dibutuhkan. “Saya merasakan sendiri betapa beratnya latihan mereka. Rasa hormat saya semakin besar,” katanya.
Menanggapi isu yang berkembang, Verrell mendesak Kemenpora membentuk mekanisme audit menyeluruh terhadap seluruh NPCI daerah. Ia menilai perlindungan atlet tidak boleh bergantung pada goodwill pengurus daerah, melainkan harus memiliki sistem pengawasan kuat agar praktik penyalahgunaan tidak terus terjadi. Ia juga meminta pemerintah segera memenuhi hak 22 atlet yang menjadi korban ketidakadilan.
Menurut Verrell, masalah ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki ekosistem olahraga nasional dengan menempatkan atlet sebagai pusat kebijakan. Ia mengajak publik memperhatikan isu dana olahraga dengan lebih kritis, karena setiap praktik penyalahgunaan bukan hanya merugikan individu tetapi melemahkan prestasi bangsa.
“Kalau mereka berjuang untuk merah-putih, negara harus hadir dengan keberanian yang sama untuk melindungi mereka,” tegas Verrell. Pernyataan itu kini bergema bukan hanya di ruang rapat, tetapi juga di kalangan atlet yang mengharapkan perubahan nyata. ich
