Jakarta, Channelsatu.com – Ketua Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI), Dr. Rizal Djibran, mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem ketenagakerjaan di industri perfilman Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan Rizal bersama jajaran FSPPI saat diterima Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Rizal memaparkan sejumlah persoalan fundamental yang masih dihadapi pekerja perfilman nasional.
Presentasi yang berlangsung sekitar 20 menit itu menyoroti pentingnya membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih modern seiring dengan pertumbuhan industri perfilman dan ekonomi kreatif.
Menurut Rizal, perkembangan industri film tidak semestinya hanya diukur dari jumlah produksi, jumlah penonton, investasi, pendapatan, maupun pertumbuhan platform digital. Di balik angka-angka tersebut terdapat pekerja yang menjadi bagian utama dalam menghasilkan karya dan nilai ekonomi.
“Industri perfilman harus masuk ke era industri modern. Karena itu, sistem ketenagakerjaannya juga harus dibangun secara modern,” ujar Rizal dalam paparannya.
### Soroti Kontrak Kerja dan Standar Upah
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama FSPPI adalah belum adanya standar kontrak kerja yang seragam bagi pekerja perfilman. Selain itu, standar upah yang dapat menjadi referensi bersama juga dinilai masih perlu dibangun.
Rizal menilai hubungan industrial di sektor perfilman yang masih banyak berlangsung secara individual berpotensi menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan.
“Industri perfilman harus masuk ke era industri modern,” tegas Rizal, seraya menekankan bahwa modernisasi industri perlu diikuti dengan pembenahan sistem ketenagakerjaan.
FSPPI berpandangan bahwa kepastian mengenai kontrak dan upah menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun hubungan kerja yang lebih profesional. Dengan sistem yang lebih jelas, pekerja maupun perusahaan produksi memiliki acuan dalam menjalankan hubungan industrial.
### Rizal Dorong Penguatan Human Capital
Selain persoalan kontrak dan upah, Rizal turut menyampaikan pentingnya pembangunan human capital atau modal manusia pekerja perfilman.
Menurut konsep yang disampaikan FSPPI, peningkatan kualitas pekerja akan berdampak langsung terhadap profesionalisme industri. Pekerja yang memiliki kompetensi dan perlindungan yang memadai dinilai dapat ikut memperkuat pertumbuhan industri perfilman nasional.
Rizal juga mengambil contoh perkembangan industri kreatif Korea Selatan. Menurutnya, keberhasilan Korea Selatan dalam mengembangkan film, drama Korea hingga K-Pop menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah terhadap sumber daya manusia dan ekosistem industri.
“Human capital” menjadi salah satu perhatian FSPPI karena pekerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi industri perfilman.
### Tawarkan Indeks Pembangunan Manusia Pekerja Perfilman
Dalam pertemuan tersebut, FSPPI juga menawarkan konsep Indeks Pembangunan Manusia Pekerja Perfilman.
Konsep tersebut diharapkan dapat dikembangkan bukan sekadar sebagai alat ukur, melainkan menjadi instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kualitas kehidupan dan kapasitas pekerja perfilman.
Rizal memandang pembangunan pekerja perfilman membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, FSPPI mengusulkan adanya kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, sektor pendidikan, akademisi dan pelaku industri.
Menurut Rizal, persoalan perfilman memiliki keterkaitan dengan banyak sektor. Ketika berbicara mengenai kebudayaan terdapat aspek kebudayaan, sedangkan persoalan tenaga kerja berada dalam ranah ketenagakerjaan. Di sisi lain, pendidikan vokasi, multimedia, broadcasting dan pendidikan tinggi perfilman juga memiliki jalur kebijakan tersendiri.
Kondisi tersebut membuat sinkronisasi kebijakan menjadi penting agar pembangunan industri perfilman tidak berjalan sendiri-sendiri.
### Rizal Soroti Pentingnya Sinkronisasi Kebijakan
FSPPI menilai tata kelola perfilman nasional masih membutuhkan koordinasi antarsektor yang lebih kuat. Menurut Rizal, pekerja harus ditempatkan sebagai bagian penting dari ekosistem industri yang membutuhkan dukungan kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
Rizal berharap pembenahan tersebut dapat membuat industri perfilman Indonesia berkembang tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya.
Bagi FSPPI, industri yang semakin besar harus diikuti sistem ketenagakerjaan yang mampu memberikan kepastian kepada para pekerjanya.
### Berharap Kemenaker Kawal Regulasi
FSPPI juga berharap Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengawal rancangan regulasi yang direncanakan memasuki pembahasan pada Oktober 2026.
Rizal menilai pembenahan regulasi menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hubungan kerja bagi pekerja perfilman sekaligus mendorong terciptanya iklim industri yang lebih profesional.
Menurut FSPPI, keberhasilan perfilman Indonesia tidak seharusnya hanya dilihat dari banyaknya film yang diproduksi, jumlah penonton, nilai investasi ataupun pendapatan.
“Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pertumbuhan nilai ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan manusia yang menghasilkan nilai ekonomi tersebut,” demikian gagasan yang ditekankan Rizal dalam pertemuan tersebut.
Melalui pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Rizal berharap pembenahan sistem ketenagakerjaan dapat menjadi bagian dari pembangunan industri perfilman nasional yang modern, profesional dan berkelanjutan.
FSPPI juga mendorong agar pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan peningkatan perlindungan serta kesejahteraan pekerja yang berada di balik setiap produksi film Indonesia. ich
