Papua Selatan, Channelsatu.com – Dalam Musrenbang RPJMD Papua Selatan 2025–2029 yang digelar pekan ini, Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa perencanaan pembangunan lima tahun ke depan harus mengedepankan prinsip partisipatif dan adaptif. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menggarisbawahi bahwa dokumen ini bukan hanya administratif, tetapi menjadi fondasi arah pembangunan daerah yang konkret.
Restuardy menjelaskan bahwa kebijakan daerah tetap harus sinkron dengan prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan wilayah timur Indonesia, dan perlindungan lingkungan. Namun, dia menekankan pentingnya data lokal sebagai basis penyusunan kebijakan.
“RPJMD harus disusun dengan pendekatan yang rasional, partisipatif, dan berbasis data. Ini penting agar hasilnya bisa benar-benar dijalankan,” katanya dalam rilis resmi.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menambahkan bahwa penyusunan RPJMD perlu memperhitungkan keberagaman masyarakat dan kondisi geografis. Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam menyempurnakan rancangan dokumen tersebut.
“Kita ingin pembangunan lima tahun ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Apolo, menegaskan pentingnya partisipasi semua pihak.
Forum Musrenbang juga merekomendasikan kebijakan penguatan layanan publik, pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, serta penanganan stunting dan perlindungan masyarakat adat. Seluruh masukan ini akan menjadi dasar penyempurnaan RPJMD.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkan aspirasi warga menjadi program yang implementatif dan terukur. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur juga menjadi perhatian penting agar pelaksanaan RPJMD berjalan efektif.
Dengan pendekatan yang terbuka dan kolaboratif, Papua Selatan diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang relevan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakatnya.
