Jakarta, Channelsatu.com-Sebagaimana agenda tahunan, DPR RI menyelenggarakan Rapat Paripurna khusus pidato kenegaraan Presiden RI dengan penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 beserta nota keuangannya.
Mengenakan baju adat Betawi, Presiden Joko Widodo hadir dan menyampaikan pidato pengantar RAPBN 2025 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
“RAPBN 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun yang tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.
Sedangkan belanja negara tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.613,1 triliun, terbagi menjadi belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 2.693,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.
Belanja yang mendapat perhatian Pemerintah antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
Anggaran pendidikan mendapat alokasi sebesar Rp 722,6 triliun. “Dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan,” terang Jokowi. Anggaran tersebut juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Sementara itu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun atau mencakup 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Sedangkan untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun. Anggaran sebesar itu, kata Jokowi, akan dipergunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Selanjutnya, anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 124,4 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Menyinggung soal Ibu Kota baru, IKN, Jokowi menyampaikan terkait pembangunan infrastruktur. Total anggaran untuk pembangunan infrastruktur secara nasional sebesar Rp 400,3 triliun. “Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” terangnya.
Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
“Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro,” tandas Jokowi. (Msr)
