Jakarta, Channelsatu.com – Di tengah semakin luasnya penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), peran pustakawan dinilai ikut berubah. Mereka tidak lagi hanya bertugas mengelola koleksi perpustakaan, tetapi juga menjadi pendamping masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bijak.
Pandangan itu mengemuka dalam Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) XVII yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 4-5 Agustus 2026.
Selama dua hari pelaksanaan konferensi, para pustakawan, akademisi, peneliti, dan praktisi teknologi informasi membahas arah pengembangan perpustakaan digital di Indonesia. Salah satu hasilnya adalah lima rekomendasi yang menitikberatkan pada pemanfaatan AI tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.
Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI), Joko Santoso, mengatakan perpustakaan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Namun, tujuan akhirnya tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Transformasi perpustakaan digital harus tetap berpusat pada manusia. Transformasi tidak boleh hanya berorientasi pada perkembangan teknologi informasi maupun kecerdasan buatan, tetapi harus tetap memberikan manfaat nyata bagi manusia,” ujar Joko.
Menurut dia, kehadiran AI justru membuat peran pustakawan semakin strategis. Selain menjadi penghubung antara masyarakat dan informasi, pustakawan juga diharapkan mampu membantu masyarakat memahami serta menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab.
“Implementasi kecerdasan buatan perlu selalu diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi tidak hanya harus mampu memberikan informasi maupun rekomendasi, tetapi juga harus digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab,” katanya.
Selain membahas peran pustakawan, konferensi juga menghasilkan lima rekomendasi. Di antaranya mendorong pemanfaatan AI untuk meningkatkan layanan perpustakaan, memperkuat nilai kemanusiaan dalam ekosistem literasi, mengembangkan aplikasi berbasis AI, menyesuaikan layanan dengan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi, serta memastikan transformasi digital dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Wakil Ketua FPDI, Ida Fajar Priyanto, menegaskan transformasi perpustakaan harus membuka akses informasi yang lebih luas, termasuk bagi kelompok yang selama ini masih menghadapi keterbatasan.
“Perpustakaan harus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan, agar berdampak pada masyarakat, termasuk kelompok minoritas, penyandang disabilitas, masyarakat yang belum memiliki akses informasi, serta lanjut usia,” ujar Ida.
Konferensi tersebut juga menetapkan Surabaya sebagai tuan rumah Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia XVIII yang akan berlangsung pada 3-5 Agustus 2027 dengan tema Post-Plagiarism, Integrity, Accessibility, and Knowledge Development. (Kul)
