Jakarta, channelsatu.com: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rieke Diah Pitaloka, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan politik adu domba (devide et empera) antara buruh dengan pengusaha.
“Karena pergejolakan hubungan industrial saat ini, akibat ketidakhadiran pemerintah. Kalau aturannya jelas, law and forcementnya (penegakan hukum) jelas, ada reward (hadiah) dan punisment (hukuman) kami yakin pengusaha akan tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada,” ujar Rieke saat jumpa pers di ruang wartawan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/10/2012).
Rieke menjelaskan, dalam sistem hubungan industrial ada tiga kamar atau tripartit. Yang terdiri dari pekerja (buruh), pemberi kerja (pengusaha) dan pemerintah. Sehingga jika ada pergolakan hubungan industrial sekarang ini, seharusnya pemerintah hadir karena merupakan tugasnya memberikan perlindungan dalam bentuk peraturan.
“Tetapi pemerintah seolah justrus memanfaatkan kondisi tersebut dengan menjalankan politik devide et empera (politik adu domba) yang mengakibatkan ketidakharmonisan antara pekerja dan pemberi kerja dalam hubungan industrial,” ungkap Rieke.
Sehingga, Rieke berpendapat jika hal ini dibiarkan, maka pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah selama ini adalah sebuah angka yang semu.
“Karena kondisi ini tidak ada korelasinya sama sekali dengan kesejahteraan rakyat,” jelas politisi PDIP.
Dan akibatnya, bangsa Indonesia akan kembali seperti masa penjajahan imprialis Belanda.
“Dimana bung Karno menuntut kepada Belanda di pengadilan internasional. Bahwa Indonesia akan menjadi tempat negara asing mengambil bahan baku bagi industri mereka, tempat negara asing menanamkan modal-modalnya, Indonesia hanya akan menjadi pasar dari barang-barang luar dan menjadi pusat buruh upah murah,” jelas Rieke. (sn/rdp/baqi)