:
Batam, Channelsatu.com – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kian masif kini memasuki ruang-ruang perpustakaan, membawa peluang besar sekaligus kegelisahan baru bagi profesi pustakawan. Isu inilah yang menjadi sorotan utama dalam Kongres XVI Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan Seminar Ilmiah Nasional 2025 yang berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 17–19 September 2025.
Kongres yang menghimpun ratusan pustakawan dari berbagai daerah ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi program kerja IPI periode 2022–2025, tetapi juga forum untuk menentukan arah organisasi ke depan, termasuk memilih Ketua Umum IPI untuk periode 2025–2028. Dengan tema besar “Pustakawan di Era Kecerdasan Artifisial: Peluang dan Tantangan”, seluruh rangkaian acara diarahkan untuk menjawab pertanyaan besar: bagaimana pustakawan tetap relevan dan berdaya saing di tengah penetrasi AI?
Ketua Umum PP IPI, T. Syamsul Bahri, menegaskan bahwa AI tidak bisa dihindari, tetapi harus dipahami secara kritis. “Kehadiran AI ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi memberi kemudahan luar biasa, namun di sisi lain menuntut pustakawan beradaptasi dengan cepat, meningkatkan literasi digital, serta menjaga etika profesi agar layanan tetap akurat dan berintegritas,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Untuk memperkaya diskusi, panitia menghadirkan sejumlah narasumber lintas bidang yang membawakan perspektif berbeda. Mereka antara lain Dr. Adin Bondar, S.Sos., M.Si. dari Perpusnas RI, Indra Gunawan, S.E., M.PA. dari Kemendagri, akademisi Universitas Indonesia Dr. Fuad Gani, M.A., serta perwakilan luar negeri Ms. Nadia Arianna Binte Ramli dari National Library Board Singapore. Dari Batam sendiri, hadir budayawan Melayu Rendra Setyadiharja, S.Sos., M.IP. yang menekankan dimensi kultural literasi.
Tidak hanya sesi seminar dan sidang pleno, Kongres XVI IPI juga diramaikan dengan pameran perpustakaan, demo produk teknologi informasi, serta kunjungan kerja ke sejumlah perpustakaan di Batam. Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana inovasi digital diterapkan secara nyata dalam dunia kepustakawanan, sekaligus memberi inspirasi bagi peserta yang hadir.
Bagi IPI, forum tiga hari ini lebih dari sekadar pertemuan rutin. Kongres menjadi momentum refleksi perjalanan panjang profesi pustakawan Indonesia sejak jabatan fungsionalnya diakui pada 1988, hingga penyempurnaan regulasi terbaru melalui Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Perpusnas Nomor 14 Tahun 2024.
Syamsul Bahri menekankan bahwa keputusan-keputusan yang lahir dari kongres akan menentukan masa depan pustakawan di era digital. “Kami berharap hasil kongres ini mampu melahirkan keputusan-keputusan strategis untuk memperkuat peran pustakawan di era digital, sehingga perpustakaan tetap relevan, inklusif, dan berdaya saing,” tambahnya.
Dengan demikian, Kongres XVI IPI tidak hanya meneguhkan posisi pustakawan sebagai penjaga pengetahuan, tetapi juga sebagai penggerak literasi dan motor inovasi. Di tengah derasnya arus AI, pustakawan diharapkan tidak kehilangan jati dirinya, melainkan hadir sebagai pelaku aktif yang mengawal transformasi digital sekaligus menjaga integritas profesi.
