Jakarta, Channelsatu.com – Mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) **Chazali Situmorang** mengkritik keras dugaan konflik kepentingan dalam proses **seleksi anggota DJSN periode 2026–2031**. Ia menilai proses administratif yang sedang berlangsung mengandung cacat etik karena melibatkan pihak dari unsur pemerintah yang masih aktif sebagai anggota DJSN dalam posisi **ketua panitia seleksi (Pansel)**.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu, Chazali menyebut kondisi ini mencederai prinsip **tata kelola lembaga negara yang baik**. “Bagaimana bisa pengawas ikut jadi pemain? Ini bentuk nyata konflik kepentingan,” ujarnya dengan tegas. Menurutnya, independensi Pansel adalah syarat mutlak agar proses rekrutmen anggota DJSN berjalan jujur dan objektif.
Ia menjelaskan, secara mekanisme, pembentukan Pansel DJSN seharusnya melalui **sidang pleno** sebelum diusulkan kepada Presiden. Namun karena DJSN berada di bawah koordinasi **Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia (Kemenko PM)**, usulan tersebut disampaikan melalui Menko PM **Muhaimin Iskandar**. Ia menduga bahwa sang Menko tidak mendapat laporan lengkap dari jajaran di bawahnya.
“Saya yakin Pak Muhaimin tidak tahu. Kalau Menko PM tidak diberi laporan utuh, ini bisa menjadi blunder nasional,” ujarnya. Chazali menekankan bahwa penyusunan tim Pansel yang tidak transparan dapat mengancam kredibilitas lembaga, apalagi jika ada **anggota DJSN aktif yang justru menjadi bagian dari panitia seleksi itu sendiri**.
“Padahal banyak pejabat lain yang kompeten tanpa harus rangkap jabatan. Kalau pengawas ikut jadi Pansel, bagaimana pengawasan bisa berjalan objektif?” katanya lagi.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa proses **seleksi administrasi calon anggota dan calon pengawas BPJS** juga terkesan dipersingkat tanpa alasan jelas. Ia menyebut proses penyaringan dari **50 calon menjadi hanya 8 nama** dilakukan tanpa transparansi, membuka ruang besar bagi praktik **like and dislike**.
“Jangan seperti kucing dalam karung. Masyarakat berhak tahu alasan di balik pemilihan nama-nama itu,” kata Chazali.
Ia pun mendesak agar unsur Pansel dari DJSN segera dievaluasi tanpa harus mencabut **Keputusan Presiden**. Menurutnya, langkah korektif ini penting untuk memulihkan **kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial nasional**, terutama di tengah besarnya nilai anggaran yang diawasi DJSN dan BPJS yang mencapai hampir **Rp1.000 triliun**. “Negara ini butuh pejuang, bukan pecundang,” tegas Chazali. ich
