Perpusnas Butuh Tambahan Rp307 Miliar untuk Perkuat Literasi pada 2027
Jakarta, Channelsatu.com — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyiapkan sejumlah program untuk memperluas akses masyarakat terhadap buku dan layanan literasi pada 2027. Untuk mendukung rencana tersebut, Perpusnas mengusulkan tambahan anggaran Rp307,774 miliar.
Usulan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Dalam pembahasan tersebut, Perpusnas mendapat persetujuan atas pagu anggaran sebesar Rp417,725 miliar, sementara usulan tambahan Rp307,774 miliar akan diteruskan ke Badan Anggaran DPR RI.
Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengatakan, anggaran awal Perpusnas untuk 2027 berada di angka Rp367,725 miliar. Setelah mendapat tambahan Rp50 miliar, pagu anggaran meningkat menjadi Rp417,725 miliar.
Sebagian besar tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk program bantuan bacaan bermutu. Perpusnas mengalokasikan Rp40,309 miliar untuk menjangkau 10.000 lokasi bantuan dan 10.000 lokasi pembinaan pengelola.
Menurut Aminudin, kebutuhan terhadap bahan bacaan berkualitas masih cukup besar, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah 3T. Program bantuan bacaan bermutu bahkan sempat tidak berjalan pada 2026 karena tidak tersedia anggaran.
“Karena pada tahun 2026 program ini dihentikan karena tidak memiliki anggaran, padahal justru tuntutan masyarakat untuk bacaan bermutu di desa sangat tinggi,” kata Aminudin.
Selain itu, Rp3,475 miliar disiapkan untuk meningkatkan jumlah Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA) dari 360 menjadi 500 orang. Program KKN Tematik Literasi mendapat Rp2,3 miliar dengan target penerima meningkat dari 1.000 menjadi 1.500 kelompok masyarakat.
Perpusnas juga mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk tiga paket jurnal elektronik dan Rp415,7 juta untuk akreditasi perpustakaan sekolah dan madrasah.
Dalam rapat, Komisi X DPR RI turut meminta agar Perpusnas memperhatikan kebutuhan perpustakaan di daerah 3T dan kelompok marginal. Penguatan layanan di tengah perkembangan teknologi digital serta kerja sama dengan perpustakaan daerah dan sekolah juga menjadi perhatian.
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mempertanyakan ukuran keberhasilan perpustakaan. Aminudin menjelaskan bahwa penilaiannya tidak bisa hanya berdasarkan jumlah koleksi atau pengunjung, tetapi juga harus melihat seberapa besar perpustakaan dimanfaatkan masyarakat.
“Perpustakaan itu akan dikatakan baik ketika koleksinya bertambah setiap saat,” ujarnya.
Untuk 2027, Perpusnas juga menyiapkan DAK Nonfisik sebesar Rp118,75 miliar bagi 269 provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah dengan kemampuan fiskal rendah, termasuk wilayah 3T, menjadi salah satu prioritas dalam penentuan penerima anggaran tersebut. (Kul)
