Kota Bogor, Channelsatu.com – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, langsung turun tangan meninjau kondisi Simpang Ciawi. Inspeksi ini dilakukan usai apel pagi bersama Dinas Perhubungan (Dishub), menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait kondisi semrawut di kawasan perbatasan tersebut. Pemkot Bogor kini berencana untuk menata ulang area yang dikenal sebagai titik kemacetan dan ketidaknyamanan.
Simpang Ciawi, yang merupakan akses vital dan pintu gerbang menuju Bogor, kerap kali menjadi momok bagi pengendara maupun warga sekitar. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang menjamur, ditambah dengan angkutan umum seperti bus antarkota yang sering “ngetem” dan menjadikannya pangkalan liar, kian memperparah kesemrawutan.
“Kondisinya memang seperti ini. Kadang dipakai untuk parkir bus, dipakai untuk berjualan, bahkan kadang tercium bau pesing. Saya dan Dishub mengecek karena ini status jalannya milik pusat,” terang Jenal Mutaqin di sela inspeksinya. Ia mengakui kompleksitas masalah ini mengingat status jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Meskipun demikian, Jenal Mutaqin menegaskan bahwa kondisi kumuh dan semrawut tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia juga menyoroti kondisi fisik jalan yang berlubang dan tergenang air saat hujan turun, menambah daftar panjang masalah yang perlu segera diatasi.
Pemkot Bogor kini tengah memutar otak untuk menemukan solusi terbaik demi menata Simpang Ciawi. “Kita carikan solusi terbaik. Penataannya apakah akan dijadikan taman sekalian. Kalau pun lampu merahnya akan difungsikan kembali, kita akan coba. Agar tidak menjadi tempat parkir liar dan jualan liar,” ujar Jenal Mutaqin, mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan fungsi kawasan tersebut secara drastis.
Dalam upaya penertiban, Jenal Mutaqin juga memberikan perhatian khusus kepada para PKL. Ia menyampaikan bahwa Pemkot Bogor memberikan waktu bagi para pedagang untuk membongkar sendiri dagangan mereka. Langkah ini diambil sebagai pendekatan persuasif sebelum tindakan lebih lanjut.
Lebih lanjut, Jenal Mutaqin menegaskan bahwa Pemkot Bogor tidak akan tinggal diam bagi warga Kota Bogor yang berprofesi sebagai pedagang di sana. “Alternatif lainnya, khusus untuk para pedagang yang ber-KTP Kota Bogor akan dicarikan solusi apabila mereka masih ingin berdagang,” tambahnya, menunjukkan upaya humanis untuk meminimalkan dampak sosial dari penataan ini.
Untuk memastikan penataan yang efektif dan terkoordinasi, Pemkot Bogor juga akan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. “Kita akan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (DITM), termasuk soal jalan rusak dan penataan sekitar Ciawi, fungsi shelter, serta rambu-rambunya,” tutup Jenal Mutaqin, menegaskan komitmen Pemkot Bogor untuk menjadikan Simpang Ciawi lebih tertata, nyaman, dan fungsional. ich
