Banjarmasin, Channelsatu.com – Rapat Koordinasi Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2025 resmi ditutup dengan pesan kuat dari Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, yang menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menyukseskan Program Strategis Nasional (Pro-SN) pada periode pembangunan 2025–2029. Di hadapan ratusan Kepala Bappeda se-Indonesia, Restuardy menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada kualitas perencanaan dan ketepatan arah kebijakan daerah.
Acara yang digelar di Rattan Inn Hotel Banjarmasin itu menjadi momentum penting bagi seluruh Bappeda untuk menyamakan frekuensi perencanaan. Restuardy mengapresiasi kehadiran seluruh peserta yang dinilainya mencerminkan komitmen nyata dalam memperkuat sinergi pembangunan. Ia juga memberikan penghargaan khusus kepada Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah serta daerah-daerah yang berhasil menetapkan dokumen RPJMD 2025–2029 tepat waktu.
Dalam sambutannya, Restuardy menegaskan bahwa Rakor bukan hanya agenda formal tahunan. “Rakor ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum strategis untuk memastikan perencanaan pusat dan daerah bergerak dalam satu tarikan napas. Kita tidak boleh bekerja biasa-biasa saja, karena target nasional menuntut keberanian, ketepatan, dan konsistensi,” ujarnya. Pesan tersebut disampaikan sebagai penanda bahwa kualitas perencanaan harus menjadi prioritas utama memasuki tahun politik pembangunan 2025.
Restuardy menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan karena pemerintah daerah harus menyelesaikan berbagai dokumen perencanaan secara bersamaan, mulai dari RPJMD hingga RKPD. Meski demikian, ia menilai sebagian besar daerah berhasil melewati fase krusial itu dengan baik. Ia menekankan bahwa seluruh dokumen tersebut tidak boleh berhenti pada aspek administratif, melainkan harus menjadi alat navigasi pembangunan yang efektif dan berorientasi hasil.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya integrasi Pro-SN dalam dokumen perencanaan daerah, terutama program penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, integrasi ini menjadi kunci agar pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target nasional yang telah dicanangkan pemerintah.
Restuardy mengungkapkan bahwa Kemendagri bersama Bappenas telah menyempurnakan kerangka pembinaan dan pengawasan Pro-SN, termasuk melalui penajaman indikator kinerja serta penguatan sistem pelaporan. Ia menjelaskan bahwa SIPD kini telah diperbarui agar mampu mengakomodasi tagging Pro-SN dan evaluasi berbasis data. Pembaruan itu disebutnya sebagai upaya memperkuat transparansi dan efektivitas perencanaan daerah.
Lebih jauh, Restuardy menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD agar tetap menjadi instrumen representasi masyarakat yang profesional. Ia menyoroti variasi antar daerah dalam proses verifikasi dan penginputan POKIR sebagai gambaran perlunya peningkatan kapasitas. “POKIR harus dikelola secara transparan dan selaras dengan RKPD. Ini momentum untuk memperbaiki kualitas koordinasi antara DPRD, Bappeda, dan Perangkat Daerah,” tegasnya.
Menutup sambutan, Restuardy mengajak seluruh Bappeda untuk memperkuat kerja lintas sektor, mengoptimalkan SIPD, serta memastikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah sejalan dengan agenda nasional. “Bapak dan Ibu di Bappeda adalah arsitek pembangunan daerah. Keberhasilan dokumen perencanaan yang Saudara susun menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Mari kita pulang membawa semangat baru agar setiap rencana benar-benar menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. ich
