Tag Archives: haji

Jakarta, Channelsatu.com – Apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji terus bermunculan. Kali ini apresiasi datang dari Dewan Pimpinan Pusat Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (DPP SAHI).

“DPP SAHI sangat mengapresiasi keberhasilan Kementerian Agama atas pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” tulis Ketua Umum DPP SAHI Abdul Khaliq Ahmad dalam surat pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam surat pernyataan tersebut, DPP SAHI juga menyampaikan rasa syukurnya dengan adanya tambahan kuota 20 ribu di tahun ini.

“Bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M yang mendapatkan total kuota 241.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi patut disyukuri karena merupakan kuota tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan haji bagi Indonesia. Dan diharapkan terus bertambah untuk mengurangi antrean panjang yang kini waktu tunggu terlama hingga 47 tahun,” tulis Abdul Khaliq Ahmad.

DPP SAHI juga menyampaikan keyakinan dan kepercayaannya kepada Menteri Agama beserta jajarannya yang bertugas, baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci, telah menunjukkan kinerja yang baik.

“Menteri Agama dan jajarannya yang bertugas, baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci, telah menunjukkan kinerja yang baik, bekerja atas dasar aturan main yang jelas, all out dan tetap menjaga amanah umat dalam penyelenggaraan ibadah haji,” kata Abdul Khaliq.

“Untuk itu, SAHI mendukung kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Menteri Agama dalam menghadapi dinamika dan perkembangan kehidupan paska haji,” imbuhnya.

Berikut lima butir pernyataan sikap DPP SAHI:

1. Bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M yang mendapatkan total kuota 241.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi patut disyukuri karena merupakan kuota tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan haji bagi Indonesia. Dan diharapkan terus bertambah untuk mengurangi antrian panjang yang kini waktu tunggu terlama hingga 47 tahun.

2. Bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1445 H / 2024 M yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama telah berjalan lancar dan dirasakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya berbagai kebijakan dan langkah-langkah inovatif yang mampu mendukung pelaksanaan ibadah haji menjadi lebih berkualitas, baik layanan bidang transportasi, akomodasi dan konsumsi, maupun bidang keselamatan dan kesehatan jemaah haji.

3. DPP SAHI sangat mengapresiasi keberhasilan Kementerian Agama atas pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini disertai harapan agar prestasi yang telah dicapai dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama yang terkait dengan pengembangan ekosistem dan potensi ekonomi haji, dan semakin terbukanya ruang pastisipasi masyarakat dalam program ini.

4. DPP SAHI yakin dan percaya bahwa Menteri Agama beserta jajarannya yang bertugas, baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci, telah menunjukkan kinerja yang baik, bekerja atas dasar aturan main yang jelas, all-out dan tetap menjaga amanah umat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Untuk itu, SAHI mendukung kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Menteri Agama dalam menghadapi dinamika dan perkembangan kehidupan paska haji.

5. DPP SAHI menghormati penggunaan hak konstitusional DPR berupa Hak Angket untuk melakukan penyelidikan mengenai penyelenggaraan haji 2024. Namun lebih tepat jika evaluasi penyelenggaraan haji dibahas dalam Rapat Kerja Menteri Agama dan Komisi VI sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jika Hak Angket digunakan, maka harus dilaksanakan secara profesional dan terbuka, didasarkan pada data dan fakta yang benar, serta jauh dari kepentingan politik tertentu. (Hrn)

Jakarta, Channelsatu.com-Kementerian Agama menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M. Kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta, pada 7-10 Agustus 2024 ini diikuti seluruh stakeholder perhajian mulai dari daerah hingga pusat.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama seluruh jajaran Kementerian Agama, khususnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah beserta jajaran dari pusat sampai daerah, tanggung jawab yang diamanatkan bisa ditunaikan dengan baik,” ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Keberhasilan ini, lanjut Menag, juga tidak lepas dari arahan Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin. Menag juga menyampaikan terima kasih atas peran serta seluruh mitra kerja Kemenag, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kemenkum HAM, BPK, DPR RI, BPS, BPKH, Pemda, maskapai, FK KBIHU, asosiasi PIHK, BPOM, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), serta para jemaah haji Indonesia.

“Secara khusus apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada Komisi VIII DPR RI. Sukses haji ini tidak terlepas dari pengawasan, pengawalan sahabat legislatif. Saran, kritik, dan beragam catatan yang diberikan menjadi vitamin bagi kita semua untuk melakukan yang terbaik hingga penyelenggaraan haji 2024 berjalan sukses,” ucap Gus Men.

Hadir dalam Rakernas Evaluasi Haji, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, dan Ketua BPKH Fadhlul Imansyah. Hadir juga para Staf Ahli dan Staf Khusus, Tenaga Ahli Menteri Agama, pejabat Eselon I dan II Kemenag dan Kementerian/Lembaga mitra, Kepala UPT Asrama Haji, serta Kakanwil Kemenag se-Indonesia.

Meskipun banyak apresiasi ditujukan atas keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi menurut Menag, evaluasi tetap wajib dilakukan. “Evaluasi ini menjadi salah satu tahapan penting yang tidak boleh dilewatkan dan menjadi keniscayaan bagi perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang,” kata Menag.

“Yang sudah baik saya minta terus ditingkatkan, dan yang masih kurang harus diupayakan untuk disempurnakan,” imbuhnya.

Enam Upaya

Dalam rangka meningkatkan kualitas haji Indonesia, Menag meminta Rakernas untuk membahas enam hal. Pertama, sukses Armuzna dengan skema Murur perlu ditingkatkan. Untuk haji tahun 2025, skema Murur agar dipersiapkan sejak awal penyelenggaraan. “Terutama data jemaah yang akan mengikuti skema Murur sudah diketahui sebelum keberangkatan ke tanah suci,” pesan Gus Men.

Kedua, pembahasan terkait kepadatan Mina. “Ini bukan isu baru. Maka, kita yang harus punya cara baru mengatasinya. Misalnya, kita perlu memperbaiki cara manasik dan komunikasi publik terkait kepadatan Mina ini,” ujar Menag. “Jemaah maupun masyarakat perlu pemahaman yang memadai terkait kondisi faktual kepadatan Mina. Bila perlu calon jemaah haji diajak simulasi camping saat manasik,” kata Menag.

Pemahaman tentang Mina ini, menurut Gus Men, penting disosialisasikan karena peningkatan fasilitas di Mina direncanakan baru akan siap dalam dua tahun ke depan. Artinya, tahun 2025 kondisi Mina kemungkinan masih sama dengan tahun 2024.

Menag menjelaskan, Indonesia tahun ini mendapat kuota sebesar 221.000 jemaah. Selain itu, ada tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga totalnya menjadi 241.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Sementara area jemaah haji reguler di Mina hanya seluas 172.000 m2. Sehingga, jika dibandingkan dengan jumlah jemaah reguler saat ini, rasionya setiap orang hanya dapat area seluas 80 cm2. “Ini kondisi yang jauh dari ideal karena sangat padat. Tiap jemaah hanya punya ruang untuk duduk selonjor saja, bukan berbaring. Ini harus dipahami jemaah,” ujar Gus Men. “Jadi dari tahun ke tahun, isu Mina ini pasti muncul. Hanya 2022 isu kepadatan Mina tidak muncul. Karena saat itu, kuota jemaah hanya 50 persen,” lanjut Menag.

Pada penyelenggaraan ibadah haji 2022, diketahui bahwa kuota haji Indonesia hanya 100.051 jemaah. Ini terdiri atas 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus.

Selain itu, Kemenag juga terus melakukan diskusi dengan otoritas Arab Saudi agar persoalan laten kepadatan Mina ini segera mendapatkan solusinya. “Termasuk jika memungkinkan penerapan skema tanazul secara sistematis dan terencana,” ujar Gus Men.

Isu ketiga yang perlu dibahas dalam Rakernas kali ini adalah peningkatan ekosistem ekonomi haji. “Potensinya masih sangat besar. Kita semua berharap tahun mendatang bisa lebih optimal lagi, baik terkait ekspor bumbu, makanan siap saji, lauk pauk, maupun potensi lainnya,” tutur Gus Men.

Tahun ini ada 70 ton bumbu nusantara yang diekspor ke Saudi. Potensi ke depan akan terbuka lebar, lanjut Gus Men, karena kebutuhannya menurut perhitungan mencapai 300 ton.

Selain itu, di tahun ini ada sekitar 1,7 juta boks makanan siap saji yang didistribusikan di Makkah dan saat puncak haji di Armuzna. “Jumlahnya masih bisa ditingkatkan karena potensi kebutuhan untuk makanan siap saji ini bisa mencapai 5-6 juta boks,” sambung Gus Men.

Keempat, Gus Men meminta forum Rakernas juga membahas skema pembiayaan haji. “MUI baru saja mengeluarkan fatwa terkait biaya haji. Isu ini perlu menjadi perhatian bersama dengan BPKH, bagaimana kira-kira skema penerapannya,” ujar Gus Men.

Ia menambahkan, sejak 2022, Kemenag sudah menggulirkan skema biaya haji berkeadilan. Gus Men menyampaikan, Muzakarah Perhajian di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo pernah merekomendasikan untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dan pemenuhan syarat istitha’ah, maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Rekomendasi tersebut dikeluarkan mengingat besarnya penggunaan nilai manfaat dana haji pada operasional haji tahun 1443 H/2022 M. “Saya harap isu ini menjadi pembahasan juga di dalam Rakernas kali ini,” ujar Gus Men.

Kelima, Gus Men juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha’ah kesehatan. Pada tahun ini, jumlah jemaah haji wafat ada 461 orang. Angka ini menurun dibanding tahun lalu di mana jumlah jemaah wafat mencapai 773 orang. “Saya minta Rakernas ini juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha’ah kesehatan dan membuat rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” kata Gus Men.

Terakhir, Menag meminta peserta Rakernas lebih cermat mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Seperti diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan kuota haji Indonesia tahun 2025 sebesar 221.000, berikut jadwal tahapan persiapan haji. “Belajar dari tahun 2024, yang merupakan tahun pertama di mana Raker BPIH dilakukan sebelum penandatanganan MoU, maka kita perlu cermat dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” pesan Gus Men.

“Kita tentu tidak berharap ekses dan dinamika perhajian saat ini terulang lagi di tahun depan,” tandasnya. (Msr)

Jakarta, Channelsatu.com–Belum lama ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk Panitia Khusus Haji yang menuai pro dan kontra. Meski demikian, terdapat beberapa pihak yang mengapresiasi penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama dianggap sukses.

Dewan Pimpinan Pusat Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (DPP SAHI) adalah salah satu yang mengapresiasinya. “DPP SAHI sangat mengapresiasi keberhasilan Kementerian Agama atas pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” tulis Ketua Umum DPP SAHI Abdul Khaliq Ahmad dalam surat pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dalam surat pernyataan tersebut, DPP SAHI juga menyampaikan rasa syukurnya dengan adanya tambahan kuota 20 ribu di tahun ini. “Bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M yang mendapatkan total kuota 241.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi patut disyukuri karena merupakan kuota tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan haji bagi Indonesia. Dan diharapkan terus bertambah untuk mengurangi antrean panjang yang kini waktu tunggu terlama hingga 47 tahun,” tulis Abdul Khaliq Ahmad.

DPP SAHI juga menyampaikan keyakinan dan kepercayaannya kepada Menteri Agama beserta jajarannya yang bertugas, baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci, telah menunjukkan kinerja yang baik.

“Menteri Agama dan jajarannya yang bertugas, baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci, telah menunjukkan kinerja yang baik, bekerja atas dasar aturan main yang jelas, all out dan tetap menjaga amanah umat dalam penyelenggaraan ibadah haji,” kata Abdul Khaliq.

“Untuk itu, SAHI mendukung kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Menteri Agama dalam menghadapi dinamika dan perkembangan kehidupan paska haji,” imbuhnya.

Berikut lima butir pernyataan sikap DPP SAHI:

1. Bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M yang mendapatkan total kuota 241.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi patut disyukuri karena merupakan kuota tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan haji bagi Indonesia. Dan diharapkan terus bertambah untuk mengurangi antrian panjang yang kini waktu tunggu terlama hingga 47 tahun.

2. Bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1445 H / 2024 M yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama telah berjalan lancar dan dirasakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya berbagai kebijakan dan langkah-langkah inovatif yang mampu mendukung pelaksanaan ibadah haji menjadi lebih berkualitas, baik layanan bidang transportasi, akomodasi dan konsumsi, maupun bidang keselamatan dan kesehatan jemaah haji.

3. DPP SAHI sangat mengapresiasi keberhasilan Kementerian Agama atas pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini disertai harapan agar prestasi yang telah dicapai dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama yang terkait dengan pengembangan ekosistem dan potensi ekonomi haji, dan semakin terbukanya ruang pastisipasi masyarakat dalam program ini.

4. DPP SAHI yakin dan percaya bahwa Menteri Agama beserta jajarannya yang bertugas, baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci, telah menunjukkan kinerja yang baik, bekerja atas dasar aturan main yang jelas, all-out dan tetap menjaga amanah umat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Untuk itu, SAHI mendukung kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Menteri Agama dalam menghadapi dinamika dan perkembangan kehidupan paska haji.

5. DPP SAHI menghormati penggunaan hak konstitusional DPR berupa Hak Angket untuk melakukan penyelidikan mengenai penyelenggaraan haji 2024. Namun lebih tepat jika evaluasi penyelenggaraan haji dibahas dalam Rapat Kerja Menteri Agama dan Komisi VI sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jika Hak Angket digunakan, maka harus dilaksanakan secara profesional dan terbuka, didasarkan pada data dan fakta yang benar, serta jauh dari kepentingan politik tertentu. (Msr)

Jakarta, Channelsatu.com-Fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci memasuki babak akhir. Ini ditandai dengan dipulangkannya 316 jemaah haji kelompok terbang (kloter) 30 asal embarkasi Kertajati (KJT-30) dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah, Arab Saudi, menuju Bandara Kertajati di Jawa Barat, Indonesia.

Kepulangan jemaah kloter KJT-30 yang diangkut menggunakan maskapai Saudia Airlines nomor penerbangan SV-5712 ini sekaligus juga menjadi penanda berakhirnya masa operasional layanan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Bandara.

“Dengan kepulangan jemaah kloter KJT-30 yang diterbangkan hari ini, Senin, 22 Juli 2024 pukul 01.00 WAS, maka fase pemulangan jemaah haji gelombang II dinyatakan selesai. Ini sekaligus mengakhiri tugas pelayanan PPIH Arab Saudi Daker Bandara,” kata Kepala Daker Bandara Abdillah di Bandara AMMA Madinah, Senin (22/7/2024).

Kloter KJT-30 ini berisi jemaah haji yang berasal dari berbagai Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yakni Kabupaten Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Subang. “Jemaah haji kloter terakhir ini dijadwalkan akan mendarat di Bandara Kertajati, pada 22 Juli 2024 pukul 15.15 WIB,” imbuhnya.

Selama masa operasional haji 1445 H/2024 M, menurut Abdillah, Daker Bandara telah melayani kepulangan 212.719 jemaah dan 2.745 petugas kloter. Mereka terbagi dalam 553 kloter.

“Untuk jemaah haji reguler wafat pada musim haji tahun ini berjumlah 461 orang. Sedangkan yang dirawat di RS Arab Saudi ada 62 orang, baik di Jeddah, Makkah maupun Madinah. Seluruh biaya perawatan ditanggung Pemerintah Arab Saudi. Mereka akan segera dipulangkan setelah dinyatakan sehat dan mendapat izin dari rumah sakit setempat,” jelas Abdillah.

Proses pemulangan kloter terakhir jemaah haji Indonesia di Madinah ini dilepas langsung Konjen RI Yusron B. Ambary, Ketua PPIH Arab Saudi Nasrullah Jasam, dan Kadaker Bandara Abdillah beserta pejabat lainnya yang berada di Arab Saudi dan disaksikan seluruh Petugas Haji Daker Bandara. Jemaah haji Kloter KJT-30 dilepas di Paviliun 2 Bandara AMMA Madinah.

“Atas nama Pemerintah RI dan PPIH, kami mengucapkan selamat atas kelancaran rangkaian ibadah haji ini mulai dari awal hingga akhir. Semoga semua dilancarkan dan kembali ke Tanah Air dengan menyandang predikat haji mabrur,” ucap Konjen RI Yusron B. Ambary.

“Kami juga mohon maaf bilamana dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini terdapat kekurangan dan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada Petugas Haji Indonesia yang telah bekerja keras, mendedikasikan pikiran dan tenaganya dalam melayani tamu Allah,” imbuhnya.

Ketua PPIH Arab Saudi Nasrullah Jasam juga mengucapkan selamat kepada jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian ibadahnya dengan lancar. Dia berharap semua itu dilakukan dengan ikhlas, sehingga predikat haji mabrur dapat tercapai.

Selain itu, sejumlah apresiasi juga diberikan kepada sejumlah pihak, baik PPIH di Tanah Air maupun PPIH Arab Saudi yang memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji secara maksimal.

“Meskipun jumlah kuota jemaah haji Indonesia Tahun 2024 ini merupakan yang terbanyak dalam sejarah perhajian di Indonesia, akan tetapi para petugas haji telah memperlihatkan komitmen dan dedikasinya dalam memberikan pelayanan terbaik dan semaksimal mungkin. Semoga tugas suci tersebut bernilai ibadah yang sama pahalanya dengan haji yang mabrur,” ujar Nasrullah.

“Setelah kepulangan seluruh kloter ke Tanah Air, selanjutnya giliran petugas haji akan dipulangkan bertahap mulai esok hari (23/7/2024), kami doakan semoga perjalanan para petugas haji yang akan kembali ke Tanah Air diberi kelancaran dan keselamatan sampai akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarga,” jelasnya.

Selain seremoni pelepasan oleh PPIH Arab Saudi, ada pemandangan menarik saat prosesi pemulangan kloter terakhir asal Indonesia. Jemaah haji kloter KJT 30 ini juga melalui tradisi pelepasan di terminal haji internasional oleh pihak Kementerian Haji Arab Saudi, Otorita Bandara Saudi dan Maskapai Saudia Airlines di atas karpet hijau yang digelar mulai pintu masuk terminal haji sampai gerbang imigrasi.

Mereka dengan pakaian khas Arab berjejer melepas dan menyapa satu persatu jemaah haji kloter 30-KJT dengan bahasa Indonesia, “Selamat jalan, terima kasih. Insya Allah mabrur,” sambil menyerahkan suvenir berupa foto Haramain dalam satu map berlogo Saudia Airlines dan makanan ringan. (Msr)

Jakarta, Channelsatu.com-Polemik alokasi tambahan kuota haji 1445 H/2024 M mencuat seiring dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji oleh DPR. Salah satu hal yang ditanyakan, kenapa kuota tambahan dialokasikan 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus?

Hal ini direspons oleh Kementerian Agama (Kemenag). Bahwa Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Ini sesuai Pasal 64 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa kuota haji khusus sebesar 8 persen.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Arab Saudi pada Oktober 2023 mendapat tambahan kuota spesial sebesar 20.000 jemaah. Disebut spesial karena baru kali pertama Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak itu.

Pasal 9 UU Nomor 8/2019 mengatur bahwa alokasi kuota tambahan diatur oleh Menteri Agama. Kuota tambahan itu selanjutnya dialokasikan 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus.

“Kita dapat kuota haji, 30 Juni 2023. Jumlahnya 221.000 jemaah. Saat pembahasan awal dengan Panitia Kerja DPR, jumlahnya masih 221.000. Di tengah jalan ada informasi hasil kunjungan presiden, Indonesia mendapat spesial ekstra kuota 20.000,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latif, dalam Coffee Morning Sukses Haji 2024 di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Diskusi dengan Arab Saudi

Hilman mengaku, sejak sebelum ada kuota tambahan, pihaknya sudah mendiskusikan dengan Arab Saudi terkait kepadatan di Mina. Menurutnya, sempat didiskusikan simulasi dari 221.000 kuota, sebanyak 30.000 gunakan skema tanazul ke hotel, untuk mengurangi kepadatan di Mina.

Tanazul maksudnya, jemaah memisahkan diri dari rombongan, tidak menginap di tenda Mina, tapi kembali ke hotel di Makkah, khususnya yang dekat dengan jamarat.

Dalam perkembangan selanjutnya, tambahan kuota 20.000 mendapat approval (persetujuan) dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi pada 8 Januari 2024, dengan alokasi 10.000 untuk haji khusus dan 10.000 reguler.

Hal itu tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. MoU itu yang kemudian menjadi landasan Kemenag dalam menyiapkan layanan.

Mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000, kata Hilman, tentu membuat pihaknya senang. Namun, hal itu juga mengharuskan Kementerian Agama untuk berpikir keras, mulai dari skema pemberangkatan jemaah, hingga penyiapan layanan, baik di tanah air maupun Tanah Suci.

Apalagi kata Hilman, Kemenag belum pernah mendapat tambahan kuota hingga 20.000. Sebelumnya, Kemenag pernah mendapat tambahan kuota 10.000 pada 2019, dan 8.000 pada musim haji 2023.

“Lalu tahun ini mendapat tambahan kuota 20.000, tambah menantang. Kita lakukan banyak simulasi,” sambungnya.

Pembagian Zonasi

Proses simulasi terus dilakukan, menyusul Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru tentang pembagian zona (zonasi) di wilayah Mina. Kebijakan yang terbit pada Desember 2023 ini membagi kawasan Mina dalam lima zona.

Dua zona di dekat kawasan Jamarat (zona yang selama ini digunakan haji khusus), zona tiga dan empat di wilayah setelah terowongan Mu’aishim, sedang zona lima di Mina Jadid. Masing-masing zona ada standar biayanya. Semakin dekat dengan jamarat (tempat lontar jumrah), semakin mahal biayanya.

“Setelah dihitung, baik soal biaya maupun kepadatan, jemaah haji Indonesia bisa menempati zona 3 dan 4. Proses kontrak penyediaan tenda dan layananannya tetap first come first served, meski tetap diatur. Sebab, selain Indonesia, zona 3 dan 4, ditempati juga jemaah dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan China,” sebut Hilman.

Dengan tambahan kuota yang ada, Kemenag melakukan kajian, terutama berkenaan dengan skema zonasi berikut biayanya, serta kepadatan karena keterbatasan lahan di Mina. Setelah dihitung, jemaah reguler bisa menempati zona 3 dan zona 4.

“Setelah dilakukan kajian, tidak semua kuota tambahan bisa ditempatkan di zona 3 dan 4. Dari kajian itulah didorong untuk bisa masuk ke zona 2 yang relatif masih kosong. Tapi itu beda jalur. Bisa dipakai haji khusus,” sambungnya.

Dinamika ini, kata Hilman, telah coba dikomunimasikan sejak Januari 2024 dengan DPR. Namun, saat itu momentumnya menjelang pemilu. Setelah pemilu, proses komunikasi dengan DPR juga terus dilakukan. Tujuannya, membahas kembali hasil Rapat Kerja November 2023.

“Tahun 2022, kita lakukan penyesuaian untuk nilai.manfaat bersama DPR dan bisa. Tahun 2023 kita juga lakukan penyesuaian karena ada tambahan kuota. Tapi di tahun 2024, nampaknya tidak tercapai,” sebut Hilman.

“Ini kami paparkan untuk menjelaskan bahwa ada situasi teknis terkait alokasi kuota tambahan. Jadi bukan masalah jual beli. Tidak ada jual beli kuota,” tandasnya.

Pansus Haji DPR

Terkait Pansus, Hilman menegaskan, Kemenag menghormati apa yang sudah ditetapkan DPR. Kemenag akan mengikuti tahapan prosesnya.

“Pansus sudah ditetapkan. Kami menghargai seluruh proses yang dilakukan. Sebagaimana kata Menag, kita akan ikuti proses itu sebaik-baiknya,” tegas Hilman.

“Kita siapkan data yang diperlukan, hasil-hasil komunikasi dengan pihak Saudi, serta dokumen yang kita miliki untuk menjelaskan kenapa kebijakan alokasi kuota tambahan ini muncul,” sebut Hilman.

“Misalnya, dalam MoU yang ditandatangani Menag dan Menhaj Saudi sudah dinyatakan pembagian kuotanya. Dokumen ini yang berusaha kita komunikasikan ke DPR sejak awal. Hanya sampai penyelenggaraan haji Rapat Kerja belum terlaksana,” sambungnya.

Menurut Hilman, upaya mengomunikasikan beragam dinamika persiapan haji sudah dilakukan sejak Januari 2024, baik secara formal maupun informal. “Kita juga sudah bersurat resmi memberitahukan kondisi ini kepada Komisi VIII,” tandasnya. (Fjr)