Reformasi Subsidi Energi 2027, Tenggara Strategics Dorong Pemerintah Belajar dari Malaysia

Share

Jakarta, Channelsatu.com – Penataan ulang mekanisme subsidi energi menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah menjelang 2027. Sistem subsidi berbasis produk yang selama ini diterapkan di Indonesia dinilai perlu dievaluasi karena berpotensi dinikmati kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan pemerintah.

Tenggara Strategics mendorong pemerintah mempertimbangkan pendekatan subsidi berbasis penerima manfaat seperti yang diterapkan Malaysia. Melalui mekanisme tersebut, bantuan diberikan kepada konsumen yang telah terverifikasi, bukan semata-mata melekat pada jenis produk energi.

Dalam sistem yang diterapkan Malaysia, bensin dan solar dapat dijual dengan dua harga berbeda. Harga bersubsidi hanya diberikan kepada warga yang telah memenuhi persyaratan melalui verifikasi identitas dan memperoleh kuota bulanan.

- Advertisement -

Pendekatan tersebut dinilai dapat mengurangi peluang masyarakat berpindah konsumsi antarproduk hanya untuk mendapatkan harga lebih murah. Sebaliknya, sistem subsidi berbasis produk di Indonesia menghadapi persoalan ketika kesenjangan harga energi bersubsidi dan nonsubsidi semakin lebar.

Kondisi tersebut terlihat dari potensi peralihan pengguna Pertamax ke Pertalite, pengguna Pertamina Dex dan Dexlite ke Solar, serta konsumen LPG 12 kg ke LPG 3 kg. Perubahan pola konsumsi berpotensi meningkatkan permintaan energi bersubsidi melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, menilai penataan subsidi harus menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kemampuan keuangan negara.

Menurutnya, tanpa perbaikan mekanisme penyaluran, kenaikan harga energi global berpotensi terus memperbesar beban APBN dan mengurangi ruang fiskal bagi pembiayaan pembangunan.

- Advertisement -

Indonesia sebenarnya telah menyiapkan sejumlah langkah menuju subsidi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi rumah tangga berpendapatan tertinggi serta pengaturan pembelian LPG 3 kg berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan persiapan matang. Kepastian jadwal implementasi, akurasi data penerima, mekanisme pembelian, dan pengawasan distribusi menjadi faktor penting agar kelompok masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses terhadap energi bersubsidi.

Selain memperbaiki pendataan penerima, pemerintah juga perlu membangun sistem pengawasan yang lebih kuat. Langkah ini penting untuk mencegah penyelewengan, pembelian berlebihan, serta gangguan pasokan yang dapat merugikan masyarakat.

Tenggara Strategics juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan subsidi dan kompensasi energi. Pemerintah dinilai perlu memublikasikan secara berkala informasi mengenai harga keekonomian BBM dan LPG, besaran subsidi, serta realisasi pembayaran kompensasi kepada Pertamina.

Transparansi tersebut dapat membantu DPR, pelaku pasar, dan masyarakat memahami besarnya biaya yang harus ditanggung negara dalam mempertahankan harga energi. Apabila pemerintah memutuskan menahan harga BBM nonsubsidi demi menjaga stabilitas ekonomi, sumber pendanaan untuk menutup selisih biaya juga perlu dijelaskan secara terbuka.

Di sisi lain, pembayaran kompensasi kepada Pertamina secara tepat waktu dan penyediaan cadangan risiko dalam APBN 2027 dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan harga minyak kembali terjadi.

Dengan demikian, reformasi subsidi energi tidak hanya berkaitan dengan penghematan anggaran, tetapi juga memastikan keadilan distribusi dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Tantangan energi global yang semakin kompleks menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pembenahan kebijakan. Subsidi yang tepat sasaran, transparan, dan didukung data penerima yang akurat diharapkan mampu menjaga keterjangkauan energi tanpa terus menekan ruang fiskal negara. ich

Read more

NEWS