Channelsatu.com – Di tengah tekanan fiskal daerah akibat pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut mencari alternatif pembiayaan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) rutin untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
Meski kerangka hukum obligasi daerah telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), instrumen ini dinilai masih memerlukan akselerasi dan penguatan kepastian hukum.
Direktur Utama Bank Jakarta yang juga menjabat sebagai President Director Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, mengungkapkan bahwa obligasi daerah seharusnya diposisikan bukan sebagai substitusi atau tambal sulam akibat pemotongan anggaran, melainkan sebagai tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Obligasi daerah ini bukan sekadar untuk substitusi, tapi ini adalah tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah,” ujar Agus dalam Sarasehan Nasional “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak tersebut, Agus menekankan, pengembalian dana obligasi di masa mendatang tidak boleh digantungkan atau membebani APBD rutin, melainkan wajib berbasis pada pendapatan proyek (revenue bond) yang bersifat produktif dan menghasilkan pendapatan (revenue-generating projects), seperti pengelolaan rumah sakit berstandar baik atau infrastruktur transportasi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan bahwa OJK selaku regulator pasar modal memegang peranan akhir dalam memastikan perlindungan investor publik.
Menurut OJK, penerbitan obligasi daerah memerlukan koordinasi ketat mulai dari persetujuan DPRD, Kementerian Keuangan, pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, hingga pemenuhan dokumen keterbukaan informasi (prospektus) dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Di sisi lain, mengantisipasi proses panjang dalam penerbitan obligasi daerah, Agus menawarkan solusi alternatif konkret yang dapat langsung dieksekusi oleh daerah, yakni melalui skema kredit sindikasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di bawah koordinasi Asbanda.
Secara nasional, total aset BPD saat ini telah mencapai sekitar Rp1.100 triliun dan menempati posisi kelima perbankan nasional, dengan himpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) hampir Rp800 triliun serta portofolio kredit di kisaran Rp660 triliun.
“Kalau suatu daerah seperti Jawa Barat akan membangun instalasi air minum di Jatiluhur atau Bekasi, atau Jawa Timur membutuhkan percepatan pembangunan Trans Jatim, kita bisa lakukan sindikasi,” jelas Agus.
Melalui skema sindikasi antar-BPD melalui Asbanda, keterbatasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di masing-masing bank daerah dapat diatasi bersama. Langkah ini sekaligus memperkuat kontribusi nyata perbankan daerah dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis berskala besar di luar pembiayaan konvensional ASN.
