Jakarta, Channelsatu.com – Keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo untuk mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI atas inisiatif sendiri mengejutkan banyak pihak. Langkah ini dinilai sebagai fenomena yang jarang terjadi, terutama karena Saras merupakan sosok politisi muda berprestasi yang selama ini jauh dari kontroversi.
Saraswati dikenal berjuang gigih dalam dunia politik tanpa mengandalkan hubungan keluarganya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia bahkan sempat gagal pada Pemilu 2019, namun tidak menyerah hingga akhirnya berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI pada 2024.
Pada 2025, Rahayu Saraswati juga masuk dalam daftar Fortune Indonesia 40 Under 40, penghargaan bergengsi yang diberikan kepada 40 anak muda paling berpengaruh di Indonesia di berbagai sektor, dengan syarat belum berusia 40 tahun per 31 Desember 2024. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Fortune Indonesia Summit 2025 yang digelar pada 6 Februari 2025 di The Westin Jakarta.
Namun, pada Rabu, 10 September 2025, Saras resmi mengundurkan diri dari DPR RI setelah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi VII periode 2024–2029 selama 10 bulan. Keputusan itu ia sampaikan melalui sebuah video yang dibagikan di akun Instagram pribadinya.
Berbeda dengan sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai karena tekanan publik, pengunduran diri Saras dilakukan secara sukarela. Keputusan ini disebut mengejutkan bukan hanya bagi publik, tetapi juga rekan-rekan sesama legislator maupun pengurus partainya.
Alasan mundurnya Saras muncul setelah ia mendapat kritik di media sosial terkait pernyataannya dalam sebuah podcast. Dalam kesempatan tersebut, Saras mendorong generasi muda untuk tidak hanya menunggu lowongan kerja dari pemerintah, tetapi juga berani menciptakan usaha sendiri sesuai keterampilan masing-masing. Menurutnya, langkah tersebut akan membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.
Sayangnya, pernyataan tersebut dipelintir di media sosial dan dianggap sebagai kritik yang tidak cerdas. Padahal, Saras tidak tersandung isu hedonisme, pamer kekayaan, atau pernyataan sembrono sebagaimana kerap menjerat politisi lain.
Keputusan mundur yang diambil Saras dinilai sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus teladan. Ia ingin menunjukkan pentingnya budaya malu di kalangan pejabat publik, meskipun kesalahan yang dilakukan relatif kecil. Hal ini berbeda dengan fenomena di Indonesia, di mana pejabat atau anggota DPR yang mendapat sorotan publik kerap enggan melepaskan jabatannya.
Di Jepang, budaya malu dan tanggung jawab sudah menjadi tradisi, bahkan pejabat transportasi bisa mundur hanya karena keterlambatan kereta api. Saras ingin membawa semangat serupa ke Indonesia, dengan menempatkan akuntabilitas dan integritas di atas kepentingan pribadi.
“Berjuang demi bangsa tidak harus menjadi anggota DPR,” ujar Saras.
Pengunduran dirinya sekaligus menjadi pengingat bahwa tidak semua anggota DPR memalukan, dan ada sosok yang berani menempatkan tanggung jawab di atas kekuasaan.(*Laksamana Sukardi)
