Jakarta, Channelsatu.com – Di tengah gelombang konten viral yang lebih sibuk mengulik urusan selebritas dan sensasi sesaat, tiga jurnalis senior memilih jalur sepi. Lewat “Dear Presiden”, mereka menghadirkan sebuah podcast berdurasi hanya 15 menit, tanpa narasumber dan tanpa gimmick, tapi menyimpan satu misi jelas: bicara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Inisiatif ini menjadi kendaraan ekspresi yang unik, yang mereka anggap bukan sekadar kanal kritik, tapi sarana menyampaikan kegelisahan dengan data dan tanggung jawab.
Podcast Dear Presiden digagas oleh Haris Jauhari, Didi Suprianto, dan Nugroho F Yudo, tiga nama yang tak asing di dunia jurnalisme. Haris menegaskan, “Posisi kita sebenarnya diajak. Yang punya ide awal itu Haris dan Didi, tapi kami semua sepakat, ini bukan soal cari tenar. Kita cuma ingin ngobrol dengan Presiden.” Mereka sengaja menghindari format podcast kekinian yang penuh bumbu komentar selebriti atau debat kosong. Konsepnya sederhana: semua isu, dari yang receh hingga pelik, harus punya relevansi langsung dengan Presiden.
Konsistensi mereka membuahkan tonggak penting di episode ke-100. Di sana, mereka membedah isu beras oplosan senilai Rp100 triliun yang sempat membuat publik gaduh. Alih-alih menuduh pedagang atau spekulan, mereka justru mempertanyakan logika pemerintah sendiri. “Produksi naik, impor jalan terus, stok Bulog 4 juta ton, lalu dibilang ada beras oplosan. Itu logika yang harus dijelaskan,” kata Haris dengan nada mengkritik. Data yang mereka gunakan pun bersumber dari institusi pemerintah sendiri.
Dok, sapaan Nugroho F Yudo, menambahkan bahwa kualitas beras menurun jika disimpan lebih dari empat bulan. “Pemerintah bilang ada 100 triliun beras oplosan, tapi sumbernya dari gudang negara sendiri. Itu yang kita sorot,” ujarnya lugas. Kritik yang mereka lempar bukan berdasar opini, tapi hasil observasi dan penelusuran data, dengan durasi yang tetap ringkas. Mereka tidak pernah menyasar sensasi, hanya kejelasan logika dan transparansi.
Podcast Dear Presiden pun bukan lahir dari strategi monetisasi atau algoritma digital. Ia lahir dari kegelisahan akan rusaknya ruang diskusi publik. “Sekarang orang bicara politik asal ceplos, banyak yang partisan dan tidak kredibel. Kita jurnalis, kita punya tanggung jawab,” tegas Haris. Didi melanjutkan, “Ngomongin orang bisa bikin view naik, tapi kami sepakat nggak akan ikut gibah. Yang penting, topik yang kita bawa menyentuh hal-hal yang penting buat rakyat.”
Meski mereka tahu peluang viral tipis, konsistensi tetap dijaga. Mereka tak mengundang narasumber bukan karena anti-wawancara, tapi sadar betul kapasitas dan format. “Kita bukan bikin talkshow. Cuma 15 menit, tapi harus padat dan tajam,” ujar Dok. Grup chat menjadi dapur kreatif mereka, tempat setiap tema disaring ketat. Tak jarang satu topik akhirnya dicoret karena dianggap tak cukup punya nilai untuk Presiden.
Beberapa kejadian di lapangan sempat membuat mereka curiga bahwa suara mereka sampai juga ke lingkaran kekuasaan. “Kita bahas soal Gibran dan IKN, eh sebulan kemudian para menteri tiba-tiba bicara hal yang sama. Ya kita nggak bilang itu karena kita, tapi setidaknya isu itu naik ke permukaan,” tutur Haris. Meski tidak bisa membuktikan, mereka tetap yakin bahwa ada nilai dalam menyampaikan gagasan secara konsisten dan terhormat.
Kini dengan lebih dari 100 episode tayang, podcast Dear Presiden tetap berjalan tanpa embel-embel popularitas. Mereka tidak mengejar angka viewer. “Yang penting bukan viral, tapi tersampaikan. Satu penonton bernama Presiden lebih penting daripada sejuta viewer yang cuma cari tontonan,” tutup Haris. Di tengah gempuran algoritma, Haris, Didi, dan Dok membuktikan bahwa suara jurnalisme yang jujur tetap bisa hidup — meski harus menempuh jalur sunyi. ich
