Jakarta, Channelsatu.com.– Transformasi digital yang berlangsung di berbagai sektor turut mengubah wajah layanan perpustakaan. Kondisi ini mendorong Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk memperbarui strategi pengembangan sumber daya manusia dengan memperkuat program pelatihan bagi tenaga perpustakaan di seluruh Indonesia.
Upaya tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Program Pelatihan Bidang Perpustakaan yang digelar secara virtual pada Selasa (23/6/2026). Dalam forum tersebut, Perpusnas dan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) membahas sejumlah langkah untuk memastikan peningkatan kompetensi pustakawan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Pembahasan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari arah kebijakan pengembangan kompetensi, penyusunan program pelatihan, penerapan standar kualitas penyelenggaraan pelatihan, hingga proses akreditasi sebagai bentuk pengawasan mutu.
Sekretaris Utama Perpusnas yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat IPI, Joko Santoso, mengatakan profesi pustakawan kini menghadapi tuntutan yang jauh lebih luas dibanding beberapa tahun lalu. Selain memahami pengelolaan koleksi dan informasi, pustakawan juga dituntut memiliki kemampuan yang mendukung pelayanan berbasis teknologi.
Menurut Joko, kemampuan literasi digital, pengelolaan pengetahuan, komunikasi publik, hingga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi keterampilan yang semakin diperlukan dalam menjalankan tugas kepustakawanan.
“Pustakawan di era disrupsi dituntut untuk meningkatkan kompetensi teknis kepustakawanan, literasi digital, layanan berbasis kebutuhan pemustaka, pengelolaan pengetahuan, komunikasi publik, advokasi literasi, dan kemampuan berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan,” kata Joko.
Ia menilai peningkatan kualitas tenaga perpustakaan tidak dapat dilakukan secara sporadis. Dibutuhkan kurikulum pelatihan yang terstandar dan sistem pelaksanaan yang mampu menjamin kualitas hasil pembelajaran bagi para peserta.
Dalam konteks tersebut, IPI diharapkan dapat berperan sebagai penghubung antara Perpusnas dan pustakawan di berbagai daerah. Organisasi profesi itu juga diharapkan membantu penyebarluasan informasi terkait kebijakan, program pelatihan, hingga standar mutu yang sedang dikembangkan.
Joko menegaskan bahwa kualitas layanan perpustakaan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas, Triani Rahmawati, menilai kolaborasi dengan IPI menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pengembangan kompetensi yang lebih efektif.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi tenaga perpustakaan saat ini semakin kompleks sehingga diperlukan kerja sama yang melibatkan banyak pihak agar pelatihan yang diberikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan.
“Kita ingin menggandeng banyak tangan untuk mencapai standar kebijakan dan kebutuhan yang diperlukan dalam menyiapkan tenaga profesional di perpustakaan melalui pelatihan yang kita miliki,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Perpusnas juga memaparkan berbagai program yang telah disiapkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pustakawan. Widyaiswara Ahli Madya Ahmad Muslim menjelaskan bahwa saat ini tersedia 20 jenis pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan kompetensi di lingkungan perpustakaan.
Selain itu, peserta mendapatkan penjelasan mengenai sistem penjaminan mutu pelatihan yang disampaikan oleh Pustakawan Ahli Madya Sri Palupi bersama Widyaiswara Ahli Pertama Maharani Lelasari. Materi tersebut membahas standar yang harus dipenuhi agar pelatihan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan profesi.
Aspek lain yang turut mendapat perhatian adalah proses akreditasi program pelatihan. Pustakawan Ahli Muda Heri Iman Santoso menjelaskan bahwa akreditasi menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pelatihan di bidang perpustakaan.
Menurutnya, Perpusnas telah menyiapkan mekanisme pendampingan bagi lembaga yang ingin mengajukan akreditasi sehingga proses persiapan dapat dilakukan dengan lebih matang.
“Kami membuka ruang konsultasi sebelum melakukan permohonan akreditasi supaya persiapannya benar-benar sempurna,” kata Heri.
Melalui penguatan sistem pelatihan dan peningkatan standar kualitas tersebut, Perpusnas berharap pustakawan Indonesia semakin siap menghadapi perubahan kebutuhan informasi masyarakat serta mampu menghadirkan layanan perpustakaan yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing.
