Kabupaten Tangerang, Channelsatu.com – Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan melakukan tindakan nyata di Provinsi Banten. Sejak tanggal 16 April 2025, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memulai operasi pembongkaran pagar laut ilegal yang tersisa di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang. Pagar laut yang membentang sepanjang kurang lebih satu kilometer ini dinilai merusak ekosistem laut dan menghalangi aktivitas nelayan tradisional.
Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menekankan bahwa keberhasilan operasi pencabutan pagar laut ini merupakan hasil dari sinergi yang solid antar berbagai lembaga pemerintah. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan dukungan penuh dengan mengerahkan alat berat berupa excavator yang dipasang di atas ponton. Langkah ini diambil mengingat struktur pagar bambu yang kuat dan sulit untuk dicabut secara manual, sehingga membutuhkan intervensi teknologi untuk mempercepat proses pembongkaran.
“Proses ini tidak hanya simbolis, tapi mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan laut tetap menjadi ruang hidup bersama, bukan milik segelintir pihak,” tegas Pung dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat, 18 April 2025. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan dan melindungi kepentingan masyarakat luas, terutama para nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut yang lestari.
Dalam operasi pembongkaran pagar laut ini, berbagai sarana pendukung turut dikerahkan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas tindakan. Direktorat Jenderal PSDKP menurunkan Kapal Patroli Latemeria, tiga rubberboat, lima perahu nelayan, serta dua speedboat dan Sea Rider. Dukungan personel juga datang dari berbagai unsur, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ciliman-Cidurian DPUPR Provinsi Banten.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susiyanti, S.H., M.H., M.M., menambahkan bahwa keberhasilan pembongkaran pagar laut ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat nelayan dan aparat keamanan. Polresta Tangerang, Polsek setempat, Bintara Pembina Desa (Babinsa), hingga nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tangerang turut membantu dalam pengamanan lokasi dan pengumpulan material bambu bekas pagar laut agar tidak mencemari lingkungan laut.
“Ini kerja gotong royong yang membanggakan. Bambu-bambu bekas pagar laut dikumpulkan ke tempat yang sesuai agar tidak menjadi sampah laut,” ungkap Eli Susiyanti. Semangat gotong royong yang ditunjukkan oleh berbagai pihak ini menjadi contoh positif bagaimana kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam operasi pembongkaran pagar laut ilegal ini. Kolaborasi yang terjalin dengan baik ini menjadi wujud nyata dari komitmen bersama untuk menjaga laut agar tetap lestari dan memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi para nelayan tradisional yang kehidupannya sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut.
Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk aktivitas yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan demi keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. ich
