Makassar, Channelsatu.com – Upaya memperkuat pelayanan dasar yang cepat, merata, dan berkualitas terus dilakukan pemerintah melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor. Guna memastikan implementasinya berjalan sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kemendagri melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Kegiatan monev ini menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk memastikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat daerah. Tim Ditjen Bina Bangda meninjau sejumlah fasilitas pelayanan publik, mulai dari BPBD Kota Makassar, Puskesmas Tamalate, SLB Negeri Pembina Provinsi Sulsel, SPAM Regional Mamminasata, hingga UPT PPSKW Mattiro Deceng Gudang Bencana Alam.
Perencana Ahli Muda pada Setditjen Bina Bangda, Benjamin Sibarani, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar inspeksi rutin, tetapi bentuk pembinaan dan pengawasan yang komprehensif. “Monev ini bertujuan memastikan penerapan SPM benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami juga ingin melihat langsung inovasi dan kendala di lapangan agar dapat dicarikan solusi bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Dari hasil kunjungan, Ditjen Bina Bangda mencatat bahwa pelaksanaan SPM di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan sejumlah inovasi positif dan peningkatan tata kelola di beberapa sektor. Meski begitu, secara agregat provinsi ini masih mencatat penurunan capaian dalam beberapa tahun terakhir yang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Plt Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Idam Kadir, menilai penurunan tersebut bukan sekadar indikator kelemahan, melainkan momentum reflektif untuk memperbaiki sistem. “Kami melihat ini sebagai kesempatan untuk berbenah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan dasar,” ungkapnya.
Menurut Idam, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama Kota Makassar, harus semakin erat. Langkah itu penting agar pelaksanaan SPM di semua urusan berjalan optimal dan tepat sasaran, terutama dalam konteks pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat.
Monev terpadu ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi praktik baik di lapangan yang bisa direplikasi oleh daerah lain. Salah satunya adalah inovasi integrasi data pelayanan dasar yang dilakukan oleh BPBD Makassar dan Puskesmas Tamalate dalam mempercepat respon kebencanaan dan pelayanan kesehatan.
Kemendagri menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan berkelanjutan dan mendorong daerah agar terus memperkuat penerapan SPM. Melalui sinergi antara pusat dan daerah, kualitas pelayanan dasar di Sulawesi Selatan diharapkan semakin meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. ich
