Jakarta, Channelsatu.com – Pemerintah pusat menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan **program Sekolah Rakyat**, sebagai bagian dari implementasi **Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025** tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Program ini menjadi langkah nyata negara dalam memastikan akses pendidikan dasar bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam **Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah** yang digelar di Orchardz Hotel Industri, Jakarta, dengan melibatkan **Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN**, serta perwakilan dari berbagai pemerintah daerah. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola, sinkronisasi kebijakan, dan pembentukan sistem pendukung antarsektor.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III **Kemendagri**, **TB. Chaerul Dwi Sapta**, mengatakan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sepenuhnya bergantung pada kesiapan dan partisipasi pemerintah daerah. “Sekolah Rakyat adalah mandat kemanusiaan yang memerlukan komitmen bersama. Pemerintah pusat telah menyiapkan kebijakan dan dukungan lintas kementerian, namun keberlanjutan hanya akan terwujud bila daerah hadir sebagai pelaksana utama,” ujarnya, Minggu (26/10/2025).
Menurut Chaerul, program ini tidak sekadar membangun ruang kelas, melainkan membangun **kesempatan hidup baru** bagi generasi yang selama ini tertinggal dari layanan dasar negara. Sekolah Rakyat menjadi bentuk intervensi sosial berbasis pendidikan yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Untuk memastikan tata kelola berjalan efektif, pemerintah membentuk **Tim Pengarah, Pembina, Penanggung Jawab, dan Pengawas lintas kementerian** sebagai dasar pembentukan **Satuan Tugas terintegrasi**. Dalam mekanismenya, Kemendagri menjadi koordinator kebijakan melalui dukungan penyusunan anggaran, fasilitasi perizinan, serta penguatan kemitraan pusat–daerah agar layanan pendidikan di lokasi rintisan dapat berkelanjutan.
Hingga saat ini, **Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik**, melayani **9.705 siswa**, dengan dukungan **1.469 guru dan 2.730 tenaga pendidik**. Sementara itu, **penyiapan lahan permanen Tahap II** telah mencapai **104 dari total 108 lokasi** yang direncanakan. Empat lokasi dikeluarkan karena tidak memenuhi standar teknis dan aspek legalitas tata ruang.
Penyesuaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga **akuntabilitas, legalitas, dan keberlanjutan program pendidikan**. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen nyata dalam **menghapus kemiskinan ekstrem** serta menciptakan kesetaraan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. ich
