Jakarta, Channelsatu.com – Derasnya banjir yang menembus dinding rumah, longsor yang menelan jalan desa, hingga abrasi yang perlahan menghapus daratan pesisir kini bukan lagi cerita sporadis, melainkan pola berulang yang dihadapi ribuan keluarga di Indonesia. Di tengah krisis iklim yang kian nyata, generasi muda mulai bersuara lantang menolak apa yang mereka sebut sebagai solusi palsu dalam penanganan bencana dan perubahan iklim.
Bagi banyak anak muda, kerusakan lingkungan yang terus memburuk berbanding terbalik dengan solusi yang ditawarkan. Alih-alih menghentikan sumber persoalan, berbagai pendekatan justru dinilai memperpanjang umur industri yang selama ini berkontribusi besar terhadap krisis iklim.
Fathan Mubina, 25 tahun, Geographic Information System Analyst dari Trend Asia, menilai solusi palsu kerap hadir dalam kemasan teknologi dan jargon ramah lingkungan. “False solutions adalah distraksi teknokratis yang memberi jalan bagi korporasi untuk terus menghasilkan emisi dan merusak hutan, sambil mengabaikan krisis yang sedang kita hadapi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, di atas kertas berbagai solusi seperti pasar karbon, carbon capture, hingga skema keuangan hijau tampak menjanjikan. Namun dalam praktiknya, pendekatan tersebut sering kali hanya memoles citra tanpa mengubah realitas di lapangan, di mana masyarakat tetap menghadapi banjir, udara kotor, dan kehilangan ruang hidup.
Menurut Fathan, solusi palsu membuat industri fosil tetap beroperasi sambil mengklaim telah “mengimbangi” emisi mereka. “Hutan dan ruang hidup masyarakat dihitung sebagai aset untuk menutup emisi, sementara perusakan tetap berlangsung,” katanya.
Ia mencontohkan, solusi seperti carbon market, debt swap, Carbon Capture and Storage (CCS), hingga Tropical Forest Forever Facility (TFFF) tidak menjawab persoalan banjir rob, intrusi air laut, dan amblasnya tanah di Demak, Jepara, Pekalongan, Semarang, hingga Cirebon. Dampaknya, ratusan hektare lahan pertanian hilang dan ribuan keluarga terpaksa direlokasi.
Fathan menekankan bahwa tanpa perubahan kebijakan struktural, solusi tersebut hanya bekerja di permukaan. “Kalau kita bicara transisi berkeadilan, langkah pertama adalah menghentikan pembangunan ekstraktif. PLTU baru, smelter dengan PLTU captive, dan perluasan tambang justru memperdalam ketergantungan pada energi fosil,” tegasnya.
Bagi generasi muda, krisis iklim bukan sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan keadilan sosial dan masa depan. Penolakan terhadap solusi palsu menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa penanganan krisis iklim benar-benar menyentuh akar persoalan, bukan sekadar menunda kehancuran. ich
