Jakarta, Channelsatu.com – Kinerja pengelolaan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sepanjang 2025 mendapat apresiasi dari Komisi X DPR RI. Meski menghadapi berbagai penyesuaian anggaran, Perpusnas dinilai tetap mampu menjalankan program dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan Perpusnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Dalam rapat itu, DPR juga menekankan pentingnya dukungan anggaran yang lebih kuat agar program peningkatan literasi di berbagai daerah tetap bisa berjalan.
Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menjelaskan, realisasi anggaran Perpusnas pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp583,26 miliar atau sekitar 98,93 persen dari pagu efektif sebesar Rp589,59 miliar setelah penyesuaian anggaran.
Ia mengatakan seluruh unit kerja Perpusnas berhasil mencatat penyerapan anggaran di atas 98 persen. Menurutnya, hal itu menunjukkan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif dan tetap mengutamakan akuntabilitas.
“Kami bersyukur seluruh unit kerja mampu mengelola anggaran dengan baik. Penyerapan anggaran di setiap unit kerja tidak ada yang kurang dari 98 persen,” kata Aminudin.
Selain realisasi anggaran yang tinggi, Perpusnas juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2025. Raihan tersebut menjadi yang kesepuluh secara berturut-turut.
Di bidang tata kelola, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perpusnas meningkat menjadi 72,43 dengan predikat BB atau Sangat Baik. Sementara Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 85,81 dengan predikat A-.Meski demikian, Aminudin mengakui penyesuaian anggaran pada 2026 berdampak pada sejumlah program.
Beberapa di antaranya adalah bantuan bahan bacaan untuk perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, puskesmas, hingga penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan perpustakaan di daerah.
Menurutnya, Perpusnas tetap berupaya menjaga target pembangunan literasi melalui penyesuaian program bersama Kementerian PPN/Bappenas, pendampingan penyusunan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), serta pengembangan program Relawan Literasi Masyarakat (Relima).
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai Perpusnas tetap mampu bekerja dengan baik meski anggaran berkurang.
Namun, ia mengingatkan agar dampak pengurangan anggaran terhadap pembangunan literasi menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya.
“Perpusnas tetap mampu menunjukkan dedikasi, inovasi, dan menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan anggaran. Dampak pengurangan anggaran terhadap capaian pembangunan literasi perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya,” ujar Hetifah.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi X juga memberikan berbagai masukan. Andi Muawiyah Ramly menyoroti pentingnya anggaran untuk pelestarian naskah kuno. Karmila Sari meminta agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga hasil yang dirasakan masyarakat.
Sementara Ledia Hanifa Amaliah menilai kebutuhan anggaran Perpusnas harus disesuaikan dengan dampaknya terhadap pembangunan literasi nasional.
Menanggapi hal itu, Aminudin menyampaikan bahwa dukungan DPR, tingginya minat masyarakat terhadap layanan perpustakaan, serta semangat para pegiat literasi menjadi motivasi bagi Perpusnas untuk terus bekerja.
“Semangat publik dan pengguna Perpusnas terus meningkat. Begitu juga para pegiat literasi dan pelestari naskah yang tetap bekerja dengan penuh semangat. Itu yang membuat kami terus menjalankan tugas meski anggaran turun cukup signifikan,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan program, Perpusnas juga memperluas kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, komunitas pelestari naskah, lembaga filantropi, hingga mitra internasional. Kolaborasi tersebut memungkinkan program pelestarian manuskrip di Aceh, Sumatera Barat, dan Keraton Surakarta tetap berjalan.
Di akhir rapat, Komisi X DPR RI menerima laporan realisasi anggaran Perpusnas Tahun Anggaran 2025. DPR juga mendorong Perpusnas mempertahankan opini WTP, memperkuat perencanaan dan pengawasan anggaran, serta terus meningkatkan layanan perpustakaan, digitalisasi naskah kuno, dan pembangunan literasi di seluruh Indonesia.
