Kementerian PKP Serahkan Sertipikat Tanah Gratis kepada 10 Penerima Bedah Rumah di Kabupaten Tangerang

Share

Kabupaten Tangerang, Channelsatu.com – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus diperkuat pemerintah melalui program perbaikan rumah yang disertai kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Kali ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan sertipikat tanah gratis kepada 10 penerima bantuan Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026).

Penyerahan sertipikat dilakukan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait saat meninjau hasil pelaksanaan Program Bedah Rumah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat berpenghasilan rendah.

Maruarar mengatakan, pemerintah tidak hanya ingin memperbaiki kondisi fisik rumah masyarakat, tetapi juga memastikan tanah yang ditempati memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya, kepastian hukum menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima bantuan.

- Advertisement -

“Rumah masyarakat kita perbaiki melalui Program Bedah Rumah, kemudian tanahnya kita berikan kepastian hukum melalui sertipikat gratis. Harapannya, program ini bisa terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ujar Maruarar.

Ia menjelaskan, pada 2026 Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan melalui program sertipikasi gratis bagi satu juta masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap program tersebut dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengungkapkan bahwa Provinsi Banten memperoleh alokasi sebanyak 25.000 sertipikat gratis pada 2026. Program tersebut dinilai penting mengingat sekitar 21 persen bidang tanah di Banten masih belum terdaftar.

Harison menegaskan bahwa seluruh proses sertipikasi dalam program tersebut tidak dipungut biaya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar melaporkan apabila menemukan pihak yang meminta pungutan dalam proses pengurusan sertipikat gratis.

- Advertisement -

Untuk mengikuti program ini, masyarakat perlu menyiapkan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB, serta alas hak atau dokumen yang menjadi dasar kepemilikan tanah. Setelah berkas diterima, petugas BPN akan melakukan verifikasi administrasi dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan letak, luas, serta batas-batas bidang tanah.

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, proses sertipikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki dasar atau status hak atas tanah dan memenuhi persyaratan peningkatan status menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).

Melalui program tersebut, penerima bantuan Bedah Rumah diharapkan tidak hanya mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum atas tanah yang ditempati.

Kementerian PKP bersama ATR/BPN berkomitmen memperkuat koordinasi agar program perbaikan rumah dan sertipikasi tanah dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, manfaat pembangunan perumahan dapat dirasakan masyarakat secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. ich

Read more

NEWS