Jakarta, Channelsatu.com – Isu ekonomi dan korupsi kembali menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia, sebagaimana terungkap dalam laporan Survei Nasional Kawula17 (NKS) kuartal kedua 2025 yang dirilis Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17). Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas publik merasa dua isu tersebut menjadi faktor utama turunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah, dengan ekonomi menempati posisi teratas sebagai persoalan paling krusial yang harus segera ditangani.
Sebanyak 52 persen responden menyebut persoalan ekonomi sebagai prioritas, meskipun angkanya menurun dari 60 persen pada kuartal sebelumnya. Penurunan ini tidak serta-merta menandakan perbaikan, karena kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya pengangguran (49 persen) dan mahalnya harga bahan pokok (43 persen) tetap tinggi. Isu-isu ini paling banyak dirasakan di wilayah Jawa, dan menjadi momok tersendiri bagi kelompok usia produktif.
Sementara itu, korupsi turut mengalami lonjakan perhatian publik. Sebanyak 48 persen responden menganggap maraknya praktik korupsi sebagai isu genting yang harus segera ditangani pemerintah. Kenaikan ini diduga dipicu oleh derasnya pemberitaan media terkait kasus-kasus korupsi dalam beberapa bulan terakhir, yang justru tidak diiringi dengan peningkatan kepercayaan terhadap keseriusan pemerintah dalam menanganinya.
Transparency International Indonesia menyatakan bahwa situasi ini mencerminkan kegagalan narasi pemerintah dalam membuktikan komitmen pemberantasan korupsi. Bukannya meningkatkan kepercayaan publik, pengungkapan kasus justru dipandang sebagai tontonan berulang tanpa solusi sistemik. Ketiadaan regulasi kunci seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal memperkuat kesan bahwa upaya pemerintah masih setengah hati.
Masalah ekonomi dan korupsi ini telah berulang kali muncul sebagai dua isu yang mendominasi persepsi negatif publik. Bahkan, persepsi tersebut kian menguat karena pemerintah dianggap lamban merespons dinamika harga kebutuhan pokok dan gagal menurunkan angka pengangguran. Ketidakstabilan ekonomi ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan jangka panjang jika tidak segera diantisipasi secara menyeluruh.
Survei juga mencatat bahwa kelompok usia muda, khususnya rentang 25–34 tahun, adalah yang paling resah terhadap isu pengangguran. Pada saat yang sama, kelompok ini juga menjadi aktor penting dalam pengawasan sosial terhadap pemerintah, termasuk lewat media sosial dan kanal-kanal partisipatif lainnya. Maka, membiarkan aspirasi mereka tanpa respons berarti menyia-nyiakan potensi dukungan jangka panjang terhadap legitimasi pemerintah.
Salah satu bentuk partisipasi masyarakat ditunjukkan melalui inisiatif Yayasan PP17 yang meluncurkan platform Kawal Prolegnas, untuk memantau kemajuan RUU penting seperti RUU Perampasan Aset. Program Manager Kawula17, Maria Angelica, menyebut bahwa keterlibatan publik dalam pengawasan kebijakan akan menjadi kunci dalam memastikan komitmen pemerintah terhadap isu krusial seperti korupsi dan ekonomi.
Transparency International Indonesia menambahkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi harus dibarengi dengan reformasi birokrasi yang nyata, bukan sekadar aksi penegakan hukum simbolik. Tanpa perubahan struktural dan komitmen terhadap meritokrasi, pemerintah berisiko semakin kehilangan legitimasi di mata publik yang kian kritis dan lelah dengan janji-janji kosong. ich
