Kabupaten Bogor, Channelsatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat capaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin turun menjadi 6,25 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat (7,46 persen) maupun nasional (9,63 persen). Penurunan ini menjadi salah satu progres paling signifikan dalam lima tahun terakhir, sekaligus menegaskan efektivitas berbagai program lintas sektor yang dijalankan pemerintah daerah.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menjelaskan bahwa pencapaian tersebut memiliki makna besar karena Kabupaten Bogor selama belasan tahun termasuk wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mencapai lebih dari 6 juta jiwa—terbesar di Indonesia untuk level kabupaten/kota—menjadi tantangan tersendiri dalam pengentasan kemiskinan. “Walaupun jumlah penduduk miskin 446.790 orang dengan total populasi 6 juta jiwa, rasio kemiskinan di Kabupaten Bogor justru lebih rendah dari rata-rata provinsi Jawa Barat dan nasional,” ujarnya.
Bambam memaparkan bahwa tren penurunan kemiskinan berlangsung konsisten sejak 2021. Ketika itu angka kemiskinan berada pada level 8,13 persen, lalu turun bertahap hingga menyentuh 6,25 persen pada 2025. Ia mengatakan penurunan ini setara dengan sekitar 120 ribu warga yang berhasil keluar dari zona kemiskinan dalam lima tahun terakhir, atau rata-rata 24 ribu orang per tahun. “Angka ini bukan hanya indikator statistik, tetapi gambaran nyata dari program pemerintah daerah yang benar-benar menyentuh warga miskin,” tambahnya.
Berbagai instrumen kebijakan menjadi pendorong utama capaian tersebut. Salah satunya keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor yang mengelola alokasi anggaran mencapai Rp700 miliar pada 2025. Program unggulan berupa perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) ditargetkan memperbaiki 3.406 unit sepanjang tahun. Selain itu, program hunian tetap bagi keluarga terdampak bencana turut memperkuat perlindungan sosial berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Bambam menjelaskan bahwa selain pembangunan fisik, Pemkab Bogor juga fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi mikro. Kedua program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan secara berkelanjutan dan mengurangi kerentanan ekonomi keluarga miskin. “Upaya berkelanjutan dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial ini kami yakini mampu mempercepat penurunan kemiskinan di tahun-tahun mendatang,” katanya.
Sebagai langkah lebih besar, Pemkab Bogor juga menyiapkan kebijakan strategis pada 2026. Salah satunya adalah rencana Bupati Bogor untuk mengalokasikan Rp1 triliun demi mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor terjamin dalam layanan kesehatan. “Komitmen ini menjadi bagian penting dalam memutus rantai kemiskinan, karena akses kesehatan adalah fondasi kesejahteraan masyarakat,” ucap Bambam.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pekerjaan rumah masih besar. Dengan jumlah penduduk yang melampaui 25 provinsi di Indonesia, risiko bencana alam yang tinggi, serta potensi kemiskinan baru akibat guncangan ekonomi, Pemkab Bogor tetap harus menjaga kewaspadaan. “Kami terus berupaya agar Kabupaten Bogor yang memiliki penduduk terbesar se-Indonesia bisa mengentaskan kemiskinan bersama-sama,” ujarnya.
Menurut Bambam, kunci dari keberlanjutan program ini adalah kolaborasi. Pemkab Bogor memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk memastikan penanganan kemiskinan berjalan efektif, terukur, dan menyeluruh. “Hanya dengan sinergi bersama upaya kita dapat menjaga momentum positif ini,” pungkasnya. ich
