Jakarta, Channelsatu.com. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal meski mengalami pemangkasan anggaran signifikan dalam APBN 2025. Pemangkasan ini memicu kekhawatiran akan kelangsungan pelestarian ribuan naskah kuno yang menjadi warisan intelektual bangsa.
Pagu awal anggaran Perpusnas tahun 2025 sebesar Rp721,6 miliar, namun setelah dilakukan efisiensi, lembaga ini hanya menerima Rp441,8 miliar atau sekitar 61,22 persen dari total anggaran awal. Pemotongan sebesar Rp279,8 miliar ini menuntut Perpusnas untuk mengatur ulang prioritasnya.
Meski begitu, Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menegaskan bahwa tidak ada pengurangan layanan publik yang berdampak pada masyarakat. “Kami memastikan pelayanan tetap berjalan maksimal. Perpusnas masih buka hingga pukul 19.00 WIB dan tetap melayani pada hari Sabtu dan Minggu,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI, Kamis (24/4/2025).
Program pengiriman 1.000 buku bermutu ke 10.000 titik, termasuk perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, dan rumah ibadah, juga dipastikan tetap berjalan seperti tahun sebelumnya. “Jumlah ini tidak ditambah, kami jaga agar tidak ada pengurangan,” tegasnya.
Namun, keterbatasan anggaran membuat program preservasi dan digitalisasi naskah kuno tidak dapat berjalan secara optimal. Aminudin mengungkapkan bahwa pihaknya harus melakukan seleksi ketat untuk menyelamatkan naskah-naskah yang paling terancam kerusakan. “Kami memilahnya berdasarkan tingkat ancaman kerusakannya agar dapat diselamatkan sebaik-baiknya,” katanya.
Sebagai solusi, Perpusnas mulai mendorong pelestarian naskah berbasis masyarakat. Dalam skema ini, peran Perpusnas lebih sebagai mitra pendamping bagi pemilik naskah dan pemerintah daerah. “Pelestarian berbasis masyarakat ini artinya kami berbagi tanggung jawab, sehingga naskah-naskah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan masyarakat dapat dilestarikan oleh mereka sendiri, dengan dukungan dari kami berupa tenaga ahli,” jelas Aminudin.
Langkah Perpusnas mempertahankan layanan mendapat apresiasi dari Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Ia menyebutkan bahwa tetap dibukanya layanan hingga malam dan akhir pekan menunjukkan komitmen Perpusnas terhadap kebutuhan masyarakat. “Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memang merasakan manfaat dari layanan yang diberikan, meskipun efisiensi anggaran cukup signifikan,” ujarnya.
Namun kekhawatiran tetap mencuat, terutama terkait pelestarian naskah kuno. Anggota Komisi X, Bonnie Triyana, menyebut bahwa pemangkasan anggaran telah berdampak langsung pada kemampuan Perpusnas dalam menyelamatkan dokumen bersejarah. “Tahun ini, hanya 1.900 dari total 10.300 naskah kuno yang bisa dipreservasi. Artinya, ada sekitar 8.400 naskah yang terancam punah. Ini menyangkut keberlangsungan pengetahuan dan peradaban Nusantara,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dari 119.550 naskah kontemporer yang dimiliki Perpusnas, hanya 33.200 yang dapat diamankan. “Sisanya berisiko rusak karena kondisi iklim tropis Indonesia yang lembab sehingga dapat mempercepat rapuh. Apalagi jika tidak ditunjang fasilitas yang memadai,” kata legislator dari Fraksi PDIP ini.
Sementara itu, anggota Komisi X lainnya, Ratih Megasari Singkarru, mengusulkan agar pelestarian naskah tidak hanya dipusatkan di Jakarta. Ia mendorong keterlibatan lebih luas dari komunitas lokal dan lembaga budaya di daerah. “Naskah kuno ini menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita harus pikirkan mitigasi yang melibatkan masyarakat lokal, agar merasa ikut bertanggung jawab menjaga warisan mereka sendiri,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan besar, Perpusnas tetap optimis bisa menjaga layanan publik dan warisan budaya bangsa, dengan dukungan kolaboratif dari masyarakat, daerah, dan parlemen.
