Kota Bogor, Channelsatu.com – Polri kembali menjadi sorotan publik setelah menampilkan peragaan lengkap konsep pelayanan unjuk rasa dalam Apel Kasatwil 2025, sebuah demonstrasi operasional yang dirancang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada hak asasi manusia. Dalam simulasi berskala besar yang dipimpin Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Moh. Ngajib, lima tingkatan eskalasi unjuk rasa diperlihatkan secara detail, mulai dari kondisi tertib hingga rusuh berat, menunjukkan bagaimana kepolisian kini bergerak mengikuti standar pelayanan publik yang lebih transparan dan profesional.
Peragaan ini menghadirkan visualisasi nyata mengenai bagaimana aparat harus menempatkan diri di setiap level situasi. Pada tahap awal, petugas hadir sebagai elemen pencegahan melalui imbauan, sementara pada eskalasi berikutnya mereka melakukan kendali progresif sesuai prosedur Perkap No. 1 Tahun 2009 dan standar HAM dalam Perkap No. 8 Tahun 2009. Hal ini menjadi bukti bahwa pelayanan unjuk rasa kini didefinisikan ulang sebagai proses komunikasi dan manajemen massa yang lebih ramah publik, tanpa mengurangi ketegasan hukum.
Brigjen Ngajib menegaskan bahwa simulasi ini bukan sekadar koreografi latihan, tetapi bentuk penegasan nilai: kepolisian harus bertindak terukur, menghormati hak warga, dan tidak pernah melampaui batas prosedural. Pandangan ini menjadi fondasi utama transformasi Polri menuju institusi yang semakin modern dan akuntabel, terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang kian cepat berubah.
Penerapan lima fase eskalasi—dari tertib, kurang tertib, tidak tertib, rusuh, hingga rusuh berat—ditunjukkan dengan dukungan perangkat lengkap, mulai dari negosiator, Dalmas, penggunaan AWC, hingga opsi lintas ganti ke Brimob saat situasi memerlukan penanganan lebih taktis. Penyederhanaan dari 38 langkah menjadi lima fase menjadikan model pelayanan jauh lebih mudah dipahami aparat, namun tetap menjaga disiplin dan kehati-hatian.
Beragam fungsi kepolisian tampil dalam simulasi ini: Sabhara sebagai garda Dalmas awal, Propam sebagai pengawas, Reskrim untuk identifikasi pelanggar, Lalu Lintas dalam pengaturan arus, Intelkam dalam penggalangan, hingga Humas yang memastikan seluruh proses terekam dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan K-9 dan tim negosiator bersertifikat turut memperkuat kesan bahwa pendekatan Polri kini lebih multilevel dan kolaboratif.
Teknologi modern menjadi daya tarik lain dalam peragaan ini. Helm Dalmas baru dengan konektor suara memungkinkan instruksi terdengar hingga radius 2 km, sementara penggunaan drone memberi komandan taktis sudut pandang luas untuk mengambil keputusan cepat. Unsur teknologi ini memperlihatkan arah baru Polri: menggabungkan ketertiban publik dengan kecanggihan perangkat lapangan.
Menurut Brigjen Ngajib, pelayanan unjuk rasa harus dipahami sebagai layanan publik, bukan sekadar operasi pengamanan. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan hubungan baik antara Kapolres dan masyarakat sebagai faktor penentu rendahnya eskalasi konflik. Semakin kuat kepercayaan publik, semakin kecil potensi terjadinya gesekan.
Apel Kasatwil tahun ini akhirnya menjadi penegas bahwa Polri tengah memasuki fase baru modernisasi pengendalian massa: lebih manusiawi, lebih cerdas, dan lebih terkendali. Peragaan tersebut bukan hanya tontonan operasional, tetapi gambaran masa depan pelayanan unjuk rasa yang lebih beradab, sesuai kebutuhan masyarakat demokratis yang terus berkembang. ich
