Bekasi, channelsatu.com: Pemerintahan Presiden Jokowi serius dalam menerapkan kebijakan bahwa aparatur pemerintah adalah pelayan masyarakat. Satu di antaranya melayani masyarakat di bidang agraria, mengenai pengurusan sertifikat tanah.
Jokowi meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempermudah dan mempercepat lagi pelayanan agar target 5 juta sertifikat bisa tercapai di tahun 2017 ini.
Kebijakan Jokowi direspon oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dengan memerintahkan kepada aparatur di bawahnya untuk bekerja lebih tanggap dan cepat agar target tersebut tercapai.
“Hingga pertengahan tahun ini sudah mencapai satu juta lima ratus sertifikat lebih. Diharapkan akhir tahun target kami bisa dicapai,” kata Sofyan Djalil sambil menghimbau kepada masyarakat agar segera mengurus sertifikat tanah dari Hak Guna Bangunan ke Hak Milik ke kantor BPN terdekat. ”Sekarang inikan mudah dan murah,” imbuh Sofyan lagi.
Memiliki sertifikat tanah menjadi bukti kepemilikan. Selain menghindari adanya sengketa,juga memiliki nilai ekonomis.” Nilai ekonomi Hak Milik lebih bernilai dari Hak Guna Bangunan untuk mendapatkan kredit dari bank,” tegas Sofyan.
Dalam hal meningkatkan dan mereformasi pelayanan, ATR/BPN di tingkat Kabupaten/Kota,aparatur ATR/BPN setempat diharapkan berpikir out of the box. Caranya dengan melakukan inovasi-inovasi dalam sistem pelayanan dengan menggunakan IT. Seperti yang diterapkan Deni Santo,Kepala Pertanahan Kabupaten Bekasi,Jawa Barat.
Deni Santo bersama jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, melakukan terobosan terobosan aplikasi IT untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini sudah dia mulai terapkan di tempat dia bekerja sebelumnya,di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Pelayanan dengan SMS, Berlian,Siska,dan Simpati
Bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dan sekitarnya bisa mendapatkan informasi layanan dan mengadukan keluhan mengenai pengurusan sertifikat ke no 0822 0882 0022. ”Dengan menghubungi nomor tersebut masyarakat dapat merasakan mudahnya mengurus sertifikat itu sepanjang persyaratan dan prosedurnya dipenuhi, semuanya akan cepat dilayani. Ke depan Deni Seto, menjelaskan Kantor BPN Bekasi akan menggunakan aplikasi Whatss Ap, WA. “Kami sedang siapkan,” ucap Deni pada awak media dalam press rilisnya seperti yang diterima channelsatu.com, Senin (4/9/2017).
Sistem lainnya yang segera diterapkan adalah Berlian, berikan layanan informasi andal, Siska, Siska, sistem kendali akta. Sistem ini untuk mendeteksi dan memfilter adanya pengurusan akte ganda atau akte bodong dan Simpati Sistem Manajeme Pengadaan Tanah Instansi. Ada tiga sub sistem dalam Simpati yaitu APPT Aplikasi Pelayanan Pengadaan Tanah, SPA atau Sistem Pengelolaan Arsip, dan SIG, Sistem Apalikasi Geografis;
Jemput Bola dan CSR
Terobosan lain dalam melakukan pelayanan yaitu dengan mendatangi lokasi pemukiman masyarakat. Sekarang masyarakat bisa secara kolektif minimal 30 sertifikat maka petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi akan datang meningkatkan sertifikat HGB menjadi HM dengan biaya hanya 50 ribu rupiah.
Karena program peningkatan sertifikat hak milik merupakan program strategis, Deni Santo mengajak peran serta aktif perusahaan yang ada di sekitar pemukiman melalui CSR membantu memakmurkan masyarakatdan sekaligus mensukseskan percepatan program pemerintah.
Pelayanan inovasi aplikasi IT dalam bidang pelayanan publik ini mendapat respon yang positif dari dalam dan luar negeri. Perusahaan Jepang,Fujitsu berkunjung ke kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi,guna melihat sistem pelayanan.”Jadi,mereka kagum dengan sisitem pelayanan yang bisa kami selesaikan di front Office, dan tidak memakan waktu yang lama,” ungkap Deni Santo, yang juga bangga atas kinerja aparat di bawahnya cepat beradaptasi dengan kultur dan sistem kerja Deni Santo yang juga sigap dan cepatdalam melayani masyarakat.
Inovasi pelayanan berbasis digital yang diterapkan Deni itu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Penghargaan itu di antaranya meraih sebagai Intansi Terbaik di bidang pelayanan pada akhir 2014, Juara 1 Pelayanan Prima dari Kemenpan 2015, dan ditahun 2016 meraih Top 99 dari Kemenpan dan Menristek Dikti untuk sistemprogram Simpati, sebagai inovasi prospektif Indonesia. Inovasi ini pernah masuk nominasi untuk klasifikasi Pelayanan Publik di level internasional yang diselenggarakan Peserikatan Bangsa Bangsa, PBB,di Kolombia 2016. (kam)
