Jakarta,channelsatu.com: Anggota Komisi IV DPR RI Ma’mur Hasanuddin di Jakarta, Rabu (7/11), mengatakan capaian gabah setinggi apapun tidak akan pernah mencukupi jika mind set dan paradigma Pemerintah mengenai importasi dan kedaulatan pangan tidak berubah.
Contoh kecil ketidakberpihakan, selama ini pemerintah lebih mengutamakan importasi dan melegalkan konversi lahan pertanian terus menerus.
Kritik ini disampaikan Ma’mur Hasanuddin seperti diwartakan Infopublik terkait rencana Kementerian Perdagangan berencana mengimpor 1,1 juta ton beras dari Kamboja.
Beras itu akan didatangkan bertahap, mulai 100 ribu ton pada Desember 2012, sementara 1 juta ton sisanya tahun depan. Kebijakan kontradiktif impor selalu dilakukan setiap tahun oleh pemerintah di tengah masa panen raya dan optimisme produksi meningkat dari petani.
Badan Urusan logistik (Bulog) telah seringkali diingatkan untuk dapat secara maksimal melakukan penyerapan gabah petani di masa panen namun tidak pernah terealisasi dengan baik. Di sisi lain, Kementerian Pertanian didorong untuk meningkatkan produksi pertanian, namun tidak ada kebijakan proteksi lahan dan revitalisasi infrastruktur yang memadai dari Pemerintah.
Kementerian Perdagangan hanya melihat beras sebagai komoditas ekonomi yang diperjualbelikan dan kecukupan stok, namun kurang mempertimbangkan keberpihakan terhadap petani lokal.
“Selama ini rasio ketergantungan impor beras Indonesia terhadap konsumsi beras nasional terus meningkat hampir dua kali lipat. Ketergantungan terhadap beras impor akan mengakibatkan kelesuan produsesn dalam negeri, kesinambungan produksi dalam negeri, tata niaga, dan anggaran negara yang terus tergerus akibat impor semakin deras dari tahun ke tahun,” terang Ma’mur.
Badan Pusat Statistik (BPS) padahal merilis produksi padi 2012 (ARAM II) diperkirakan sebesar 68,96 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami kenaikan sebesar 3,20 juta ton (4,87 persen) dibandingkan 2011. Kenaikan tersebut diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 2,09 juta ton dan di luar Jawa sebesar 1,11 juta ton.
Penanganan pemerintah terhadap sistem perberasan nasional parsial dan tidak menyeluruh, sehingga seringkali perkembangan produksi hanya dilihat pada capaian hasil bukan pada proses pencapaiannya. Sedangkan di sisi hilir importasi beras di sisi hilir terus berlangsung yang mengakibatkan harga beras lokal terkoreksi rendah di pasaran.
“Perlu disusun sebuah tatanan perberasan nasional yang menyeluruh dan mencakup berbagai aspek penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi petani dalam meningkatkan produksi, mendorong semangat pedagang beras, industri penggilingan, insentif permodalan ringan dan konsumen,” saran Ma’mur.
Jeratan importasi beras akan terus berlangsung selama Pemerintah tidak memiliki ideologi kedaulatan dalam menangani beras nasional. Dalam lima tahun terakhir pasar dunia mengalami surplus, namun Indonesia kekurangan terus menerus. Indonesia menjadi konsumen utama beras dunia, karena kegagalan dalam diversifikasi pangan dan pengembangan infrastruktur pertanian penunjang produksi padi.
Sepanjang tahun 2011, beras impor yang masuk ke Indonesia sebanyak 2,75 juta ton dengan nilai US$ 1,5 miliar. Vietnam sebagai negara terbesar pemasok beras sebanyak 1,78 juta ton tahun lalu. Sementara beras dari Thailand sebanyak 938,7 ribu ton dengan nilai US$ 533 juta dan China 4,7 ribu ton dengan nilai US$ 15,5 juta. Sedangkan dari Kamboja tidak ada.(ip/ch1) foto: ilustrasi
