Jakarta, Channelsatu.com – Penyelenggaraan ibadah haji 2025 dinilai penuh persoalan. Eko Patrio, sebagai anggota DPR RI dan Timwas Haji, angkat bicara dan mendesak agar Kemenag segera diaudit.
enyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi sorotan tajam setelah berbagai persoalan mencuat ke publik. Anggota DPR RI Komisi VIII sekaligus publik figur, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, secara terbuka meminta agar Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), segera dipanggil dan diaudit.
Lewat akun Instagram @amanatnasional, Eko menyampaikan bahwa dana besar yang dikucurkan untuk penyelenggaraan haji harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. “Ada Rp 20 triliun anggaran, 16 triliun di Arab Saudi, sisanya untuk internal. Harus audit itu,” tegasnya.
Menurut Eko, ia menyaksikan langsung berbagai kekurangan saat menjalankan tugas sebagai Tim Pengawas Haji DPR. Salah satu sorotan utama adalah peran syarikah, mitra lokal Arab Saudi dalam pelaksanaan teknis haji, yang dinilai tidak maksimal menangani jemaah Indonesia.
“Saya melihat langsung bagaimana jemaah terlantar, terutama lansia. Banyak yang nggak dapat makanan, tenda, bahkan transportasi pun kacau,” ungkap Eko. Ia menyayangkan lemahnya sistem mitigasi dari dua negara, Indonesia maupun Arab Saudi.
Masalah krusial lainnya, lanjut Eko, terletak pada pengemudi bus yang bukan berasal dari Arab Saudi, melainkan negara lain seperti India dan Bangladesh yang kurang mengenal medan. Alhasil, jemaah yang harusnya menempuh perjalanan 1–2 kilometer justru tersesat hingga 10 kilometer.
Situasi ini diperparah dengan minimnya kendaraan, sehingga membuat jemaah kesulitan berpindah dari satu lokasi ke lokasi ibadah lainnya. “Mobil dan bus nggak ada. Komunikasi amburadul. Jemaah jadi korban,” ujarnya geram.
Yang membuat miris, kata Eko, sekitar 30% jemaah haji asal Indonesia adalah lansia, yang justru paling terdampak dalam kekacauan tersebut. Ia menilai perlu evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tak terulang.
“Koordinasi pusat dan lapangan lemah. Pemerintah harus introspeksi. Jangan sampai haji tahun depan mengulang masalah yang sama,” pungkas Eko. ich
