Jakarta, Channelsatu.com – Bahasa kembali menjadi sorotan tajam di Jakarta International Literary Festival (JILF) 2025 ketika para penulis mengurai bagaimana istilah tertentu dapat mengukuhkan stigma dan ketimpangan sosial. Dalam diskusi Menenun Tanah Air Kesetaraan di Taman Ismail Marzuki, Sabtu (15/11/2025), penulis fiksi Cyntha Hariadi menegaskan bahwa penyebutan seperti “Cindo” dan “Chindo” bukan sekadar tren linguistik, melainkan cermin bagaimana kuasa bekerja melalui kata. Perdebatan yang muncul di ruang-ruang digital, terutama terkait ajang memasak populer, menunjukkan bahwa bahasa masih menyimpan bias yang terus diwariskan.
Cyntha menekankan bahwa istilah Cindo—yang belakangan populer di kalangan Generasi Z—tak pernah benar-benar netral, aman, atau ramah. Di balik akronim Cina-Indonesia atau Chinese-Indonesian, terdapat sejarah panjang diskriminasi yang tak bisa dipisahkan dari dinamika politik Indonesia. Dalam perspektifnya, pemilihan menyebut diri sebagai Chinese-Indonesian juga memuat keputusan simbolis untuk dilihat oleh dunia luar, tetapi sekaligus menjauh dari realitas sosial dalam negeri yang sarat rasisme.
Menurut Cyntha, keputusan linguistik sering kali menjadi keputusan politis. Ketika seseorang memilih tidak menggunakan istilah yang akrab secara historis, ada risiko penghapusan kolektif atas trauma dan perjuangan panjang kelompok etnis tertentu. Ia menilai viralnya istilah Cindo bukanlah kemenangan identitas, melainkan sindiran sosial yang menegaskan kembali stereotipe terhadap kelompok keturunan Tionghoa.
Bahasa diskriminatif, lanjutnya, meninggalkan trauma berlapis. Ia menilai negara belum sepenuhnya mampu menyediakan penyebutan yang layak dan diterima oleh kelompok yang disasar. Proses perumusan istilah sering terjadi secara top-down, tanpa diskusi partisipatif dari komunitas yang terdampak. Dalam banyak kasus, istilah yang disahkan pun gagal menjembatani sensitivitas sosial.
Contoh paling nyata terlihat pada istilah seputar kelompok disabilitas. Perubahan yang berulang—mulai dari “sekolah luar biasa”, “exceptional school”, “special school”, hingga “difabel”—menunjukkan bagaimana kebijakan bahasa kerap mengadopsi konsep asing tanpa pemahaman utuh. Ketidaksinkronan antara makna, norma budaya, dan definisi resmi dalam kamus membuat istilah yang seharusnya humanis tetap membawa bayang-bayang label negatif.
Penulis sekaligus pengajar Muhammad Khambali menegaskan bahwa istilah difabel merupakan pilihan paling humanis saat ini, namun yang lebih penting adalah melibatkan penyandangnya dalam menentukan penyebutan yang nyaman bagi mereka. Bagi Khambali, makna kata seharusnya tumbuh dari pengalaman orang-orang yang menghidupinya, bukan dari otoritas yang jauh dari realitas mereka.
Di sisi lain, penyair Kristal Firdaus mengungkapkan bahwa identitas kwir yang disandangnya juga sering dipertemukan dengan jarak simbolis akibat bahasa. Meski ia merasa aman dengan identitasnya, pelabelan membuat dirinya tidak pernah benar-benar dianggap utuh oleh lingkungan sosialnya. Kata “kwir”, ujarnya, membuatnya sering berada di posisi “hampir”, diakui namun tak benar-benar dipahami.
Kristal menyebut bahwa proses *learn* dan *unlearn* adalah langkah penting untuk menghapus stigma yang terlanjur mengakar melalui bahasa. Menurutnya, keberadaan komunitas kwir saja tidak cukup; masyarakat harus mengubah cara pandang dengan mengenali pengalaman mereka secara menyeluruh. Diskusi di JILF 2025 pun membuka ruang reflektif mengenai bagaimana bahasa dapat menjadi alat pembebasan—atau sebaliknya—alat untuk melanggengkan kekerasan simbolik. ich
