Jakarta, Channelsatu.com – Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang memasuki fase kritis setelah curah hujan ekstrem, angin kencang, dan kondisi geologi yang labil memicu luapan sungai serta genangan luas di permukiman. Kondisi darurat ini diperkuat dengan putusnya sejumlah akses, rusaknya infrastruktur, hingga terganggunya jaringan listrik dan komunikasi di beberapa wilayah. Situasi tersebut membuat penanganan menjadi semakin kompleks dan membutuhkan mobilisasi lintas sektor dalam waktu cepat.
Keprihatinan mendalam disampaikan Ketua Umum LTKL yang juga Bupati Sigi, Rizal Intjenae, yang menilai banjir Aceh Tamiang sebagai peringatan keras akan pentingnya kesiapsiagaan regional. “Bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah kabupaten di Sumatera, termasuk Aceh Tamiang, mengingatkan pentingnya perhatian kolektif. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar penanganan dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran,” ujarnya menekankan bahwa tata kelola lahan berkelanjutan menjadi agenda penting ke depan.
Pemerintah Provinsi Aceh sendiri telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung sejak 28 November hingga 11 Desember 2025. Penetapan ini menjadi dasar mobilisasi penanganan terpadu oleh BPBA dan lintas kabupaten yang masuk dalam kategori darurat. Aceh Tamiang menjadi salah satu dari 14 daerah yang terdampak paling serius, bersama Pidie, Lhokseumawe, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Barat, dan sejumlah kabupaten lainnya.
Di lapangan, Kota Kualasimpang mengalami kelumpuhan total pada 26 November 2025, dengan ketinggian air mencapai tiga meter di beberapa titik. Rumah warga, fasilitas umum, hingga jaringan listrik ikut terdampak. Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, yang memimpin operasi penanganan menyebut ada puluhan rumah terendam dan kerusakan yang terus berkembang. “Saat ini ada sekitar 70 rumah terendam. Kami terus berupaya melakukan evakuasi dan membuka akses agar bantuan bisa tiba,” kata Armia.
Dinas Sosial Aceh telah menginstruksikan TAGANA untuk siaga penuh, terutama dalam menangani kelompok rentan. Sementara itu, dukungan personel dari Polda Aceh, TNI/Polri, hingga relawan berbagai daerah mulai berdatangan sejak 26 November. Pemulihan jaringan energi juga menjadi fokus, dengan PLN mengerahkan tim dari berbagai provinsi untuk membangun tower darurat menggantikan lima tower SUTT 150 kV yang rusak.
Sementara upaya darurat terus berjalan, hambatan terbesar justru muncul dari akses wilayah yang terputus dan terbatasnya komunikasi. Sejumlah titik tak dapat dijangkau, membuat proses evakuasi dan distribusi logistik berlangsung lambat. Hingga kini belum ada data resmi kerusakan dari Pusdalops Aceh Tamiang karena komunikasi padam dan mobilitas petugas yang terhambat. Kondisi ini membuat sebagian warga belum tersentuh bantuan maupun pendataan.
Direktur Eksekutif APKASI, Sarman Simanjorang, menegaskan pentingnya solidaritas nasional dalam situasi darurat ini. “Solidaritas untuk membantu wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh Tamiang, menjadi hal penting yang harus kita dorong bersama. Kami sedang menggalang dukungan agar penanganan dan pemulihan berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Di tengah kondisi informasi yang masih terbatas, peran pemantauan publik dinilai sangat krusial untuk membantu percepatan identifikasi kebutuhan darurat. Penyebaran informasi kredibel, partisipasi bantuan melalui kanal resmi, serta dukungan moral bagi warga terdampak menjadi elemen penting dalam penguatan respons bencana. Meski beberapa titik mulai menunjukkan tanda penyusutan air, situasi keseluruhan masih dinamis dan tetap memerlukan kesiapsiagaan penuh.
Bencana banjir Aceh Tamiang telah meninggalkan dampak luas dan kompleks. Dengan kondisi yang terus berkembang, perhatian kolektif dan dukungan publik menjadi pilar penting untuk memastikan keselamatan warga serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak. ich
