Rabu , 14 November 2018
Home / Hot News / Kongres IPPAT ke 7 di Makassar Membawa Luka?

Kongres IPPAT ke 7 di Makassar Membawa Luka?

Anggota IPPAT yang mengugat hasil kongres IPPAT ke 7 di maksar. Foto: Ki2.
Anggota IPPAT yang mengugat hasil Kongres IPPAT ke 7 di Makassar. Foto: Ki2.

Jakarta, channelsatu.com: Pada 27-28 Juli 2018, pelaksanaan kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ke 7 di Makassar, Sulawesi Selatan digelar. Tapi, hasilnya membawa luka karena berbuntut muncul gugatan yang dilayangkan sejumlah anggota IPPAT ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Gugatan terjadi menurut Kuasa Hukum Penggugat Alvon Kurnia Palma di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018) kemarin pada awak media, antara lain, adanya dugaan pelanggaran AD/ART dipelaksanaan kongres IPPAT ke 7 di Makassar, dugaan pelanggaran pada ketentuan Pasal 14 ayat (5) AD junto Pasal 17 ayat (16) ART.

“Tepatnya, pasca kongres muncul fakta baru, dimana daftar pemilih tetap pada saat pembukaan kongres untuk penghitungan quorum rapat berjumlah 3.787 peserta. Sementara hasil penghitungan suara: formatur calon ketua umum 4212 suara, calon MKP (Majelis Kehormatan Pusat) 3.892 suara, selisih suara 320. Perbedaan jumlah suara caketum dengan MKP yaitu 425 suara. Perbedaan jumlah suara Caketum dengan MKP 4212-3787 = 425 (suara yang tidak sah),” sambung Anggota IPPAT asal Jogjakarta Tagor Simanjuntak di kesempatan yang sama.

Lebih jauh diterangkan Tagor dalam press rilis yang diterima wartawan, hasil perolehan suara masing-masing kandidat ketua umum sebagai berikut, Julius Purnawan (1.209), Hapendi Harahap (1.150), Otty Hari Chandra Ubayani (1.101) dan Firdhonal (673). Dengan perolehan 1.209 suara disandingkan dengan DPT (daftar pemilih tetap) 3.787, faktanya belum ada kandidat yang mencapai 50% + 1 suara versi AD ART.

Tagor pun menilai adanya arogansinya pimpinan presidium kongres. “Dimana pimpinan presidium kongres menetapkan dan melantik Julius Purnawan sebagai Ketua Umum terpilih merupakan tindakan prematur dan sepihak, karena tidak meminta persetujuan peserta terlebih dahulu dan tidak melakukan kroscek terhadap ketentuan AD ART.

Dari peristiwa ini, Tagor berkeyakinan semakin menguatkan dugaan adanya kecurangan dalam kongres IPPAT 2018 Makassar yang telah dilakukan secara sistematif, terstruktur dan massif.

Menyinggung dipilihnya PN Jakbar karena sesuai dengan domisili dari Sekretariat Pengurus Pusat IPPAT yang berada di Mediterania Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. “Gugatan sudah kami daftarkan ke PN Jakbar pada 26 September 2018,” tambah kuasa hukum penggugat Alvon.

About ibra

Check Also

HBH Kemenpar. Foto: ist.

30 Juta Wisnus Mudik Lebaran Berjalan Lancar

Jakarta, channelsatu.com: Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan pergerakan 30 juta wisatawan nusantara (wisnus), 20 …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *